Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gemuk Harapan Gerindra Tak Jamin Kemenangan

Kompas.com - 14/04/2014, 10:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Eksekutif Pol-Track Institute Hanta Yudha AR berpendapat, model koalisi besar yang ingin dibentuk oleh Partai Gerindra tak menjamin akan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari poros ini. Pasalnya, faktor figur akan lebih berpengaruh dibandingkan banyaknya partainya yang merapat.

Hanta mencontohkan, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali dipilih berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pemilu 2004. Saat itu, Partai Demokrat hanya berkoalisi dengan tiga partai. Namun, faktor ketokohan SBY akhirnya mampu menenggelamkan duet Megawati-Hasyim Muzadi dan Wiranto-Salahudin Wahid yang didukung oleh banyak partai.

"Jadi pileg dan pilpres beda, tidak selalu kongruen. Partai banyak, belum tentu juga calonnya menang. Kalau sudah pilpres, figur yang dominan, partai hanya untuk melengkapi syarat dan mengambil manfaat mesin politiknya," ujar Hanta saat dihubungi, Senin (14/4/2014).

Oleh karena itu, Hanta mengatakan, koalisi besar atau kecil kini tak lagi berpengaruh. Pemilih partai yang bergabung ke poros tertentu pun, sebut Hanta, tidak secara otomatis akan memilih figur yang ditawarkan.

Maka dari itu, tidak ada jaminan massa partai politik juga akan ikut mendukung calon tertentu saat poros koalisi terbentuk. Dalam menyusun koalisi pemilihan presiden, Hanta menuturkan partai juga harus memperhatikan koalisi dalam pemerintahan. Gerindra, kata Hanta, harus berkaca dari koalisi besar yang dibentuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.

"Jangan terjebak pada orientasi, kuantitas partai. Koalisi yang besar atau gemuk tidak ada jaminan cair dan solid, karena pasti akan rapuh. Yang terpenting saat ini adalah koalisi yang berdasarkan soliditas dan kohesivitas," imbuh Hanta.

Partai Gerindra ingin membentuk koalisi gemuk dengan merangkul banyak partai politik. Gerindra menyebutnya sebagai koalisi "Tenda Besar". Saat ini, Gerindra setidaknya menjalin komunikasi dengan enam partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kami ingin koalisi tenda besar untuk memperkokoh Pilpres. Kami sedang komunikasi dengan Demokrat, PKB, PKS, PPP, PAN, termasuk juga Golkar," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di kantor DPP Partai Gerindra, Sabtu (12/4/2014).

Dia tidak menampik nantinya akan ada pembagian kekuasaan terhadap partai-partai politik yang berkoalisi dengan Gerindra. "Harus ada power sharing. Tidak mungkin itu tidak ada. Tapi yang pasti, capres kami tetap yang akan diajukan yaitu pak Prabowo," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Putuskan Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Dibiarkan Hilang

Pemerintah Putuskan Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com