Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Partai Islam Sulit Berkoalisi

Kompas.com - 12/04/2014, 14:04 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Populi Center Nico Harjanto menilai koalisi partai Islam sulit meraih sukses pada Pemilu Presiden 2014. Namun, dengan menjual figur di luar lingkaran partai, koalisi partai Islam bisa saja mendapat jatah kursi di kabinet.

"Mereka (partai-partai Islam) bisa mencoba untuk masuk ke isu yang lebih dalam lagi, seperti kebijakan. Kalau figur tidak bisa didapatkan, ya sudah bicara policy nanti dijalankan ke dalam menteri. Jadi bukan calon presiden atau calon wakil presiden," ujar Nico dalam diskusi "Prediksi Peta Koalisi" di Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2014).

Ia mengatakan, jika ingin berkoalisi, partai-partai Islam sulit bersatu. Pasalnya, kata dia, semua partai Islam Indonesia memiliki basis massa yang berbeda. Ia mencontohkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasiskan Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki basis massa aktivis Nahdlatul Ulama.

Kesulitan lain, kata dia, berdasarkan hasil penghitungan cepat hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 9 April 2014, suara yang direbut partai-partai Islam hampir sama. "Nanti akan bingung, siapa dari partai mana yang akan jadi imam," kata Nico.

Menurutnya, untuk melebur, partai-partai Islam harus bersepakat menunjuk satu figur yang dinilai netral dan mewakili semua kepentingan massa yang melatarbelakangi partai. "Tapi nama itu tidak banyak sekarang. Tapi kalau ada nama yang netral saya kira mereka bisa bersatu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, ada peluang untuk berkoalisi dengan tiga partai Islam lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS).

Ia meyakini, jika empat partai itu berkoalisi dapat mengusung bakal calon presidennya. Pasalnya, kata dia, perolehan suara partai-partai itu diyakini dapat mencapai 20 persen.

Berikut hasil hitung cepat Litbang Kompas:
1. PDI-P: 19,24
2. Golkar: 15,03
3. Gerindra: 11,75
4. Demokrat: 9,42
5. PKB: 9,13
6. PAN: 7,49
7. PKS: 6,99
8. PPP: 6,7
9. Nasdem: 6,7
10. Hanura: 5,1
11. PBB: 1,5
12.PKPI 0,9

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com