ICW Nilai KJP Masih Jauh dari Harapan

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap kepada seluruh kepala sekolah baru hasil lelang jabatan agar bisa memperbaiki kualitas data siswa penerima KJP. Hal ini terutama di sekolah-sekolah yang banyak memiliki siswa dari keluarga miskin.

"Kalau dikasih rapor, KJP ini nilainya 6 karena tak tepat sasarannya masih banyak. Ke depannya kita berharap penciuman dan penglihatan kepala sekolah dan guru-guru lebih tajam untuk mengetahui mana anak yang kayak dapat KJP, mana yang tidak," kata Hendri usai menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Selain itu, kata Hendri, ICW menyarankan agar aparat Pemprov DKI lebih sering melakukan sosialisasi terhadap orangtua murid agar lebih sadar bahwa uang yang anaknya terima harus digunakan untuk masa depan pendidikan anaknya. Menurutnya, penyaluran KJP yang berbentuk uang tunai sering disalahgunakan oleh orangtua siswa untuk membeli kebutuhan yang lain, selain peralatan sekolah.

"Ada orang tua yang manipulasi kuitansi. Jadi dia minta kuitansi di toko tertentu padahal sebenarnya dia tidak pernah membeli barang di toko itu. Ini masalah aturan main. Duit KJP ini dipakai buat apa aja," ucapnya.

"Jadi dibuat aturan duit KJP boleh dipakai buat seragam, atau sepatu, jadi ada aturan mainnya. Jangan dipakai untuk beli pulsa, beli rokok, beras," katanya lagi.

Lebih lanjut, kata Hendri, apabila sistem penyaluran KJP telah berjalan dengan baik, ia meminta agar Pemprov dapat secara perlahan menaikan nilai program tersebut. Hal itu dimaksudkan agar dana KJP akan benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga miskin.

Saat ini, lanjutnya, dana KJP belum bisa seratus persen memenuhi kebutuhan pendidikan siswa-siswa dari keluarga miskin. "Saat ini dana KJP di tingkat SD baru bisa meng-cover 72 persen, SMP 70 persen, dan SMA 68 persen. Kami berharap di tingkat SMA diperbanyak karena di tingkat ini banyak pungutan yang harus ditanggung orang tua murid," tukas Hendri.