Busyro: Pemilu 2009 Hasilkan Korupsi Sistemik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, Pemilihan Umum 2009 telah menghasilkan pemimpin koruptif. Untuk itu, kata Busyro, pendidikan politik yang berintegritas kepada masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan pemimpin yang antikorupsi.

"Kami membaca perjalanan negara kita ini produk Pemilu 2009 dengan dengan segala kelebihannya, tapi juga mengidap persoalan besar, yaitu korupsi yang sistemik," kata Busyro saat menyambut kedatangan 156 perguruan tinggi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/4/2014).

Sebelumnya, Busyro menilai bahwa kecenderungan penyalahgunaan dana di kementerian merupakan akibat dari kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk sekretariat gabungan koalisi. Menurut Busyro, kementerian yang dipimpin politisi cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Cenderung abuse atau salah gunakan wewenang yang ada karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi. Pengaplingan kementerian kepada orang-orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang menimbulkan permasalahan, tidak hanya terkait dana bansos (bantuan sosial)," kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Busyro tidak dapat memprediksi apakah pemilu tahun ini akan menghasilkan hal yang sama seperti pemilu tahun lalu. Menurutnya, pemilu sekarang bisa menjadi perjudian politik apakah menghasilkan pemimpin yang koruptif atau lebih baik.

Atas dasar itulah, menurut Busyro, KPK berupaya memberikan pendidikan politik yang berintegritas kepada masyarakat. Salah satu program KPK terkait pendidikan politik tersebut akan diselenggarakan dengan menggandeng universitas-universitas di enam regional di Indonesia. Sasaran program pendidikan ini adalah calon-calon legislatif, anggota legislatif terpilih, dan pemilih dalam Pemilu 2014.

"Program ini bagian dari program menyiapkan masa depan politik atau sistem politik pascapemilu mendatang. Siapa pun yang terpilih, kami KPK dalam posisi memperkuat," ujar Busyro.

Sebelumnya, Busyro menilai bahwa kecenderungan penyalahgunaan dana di kementerian merupakan akibat dari kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk sekretariat gabungan koalisi. Menurut Busyro, kementerian yang dipimpin politisi cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Cenderung abuse atau salah gunakan wewenang yang ada karena itu sudah terlanjur sebagai bentuk kebijakan presiden soal setgab, bahasanya koalisi. Pengaplingan kementerian kepada orang-orang parpol dan dalam faktanya ada kementerian yang menimbulkan permasalahan, tidak hanya terkait dana bansos (bantuan sosial)," kata Busyro di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Dewan Indonesia Integrity Education Network (IIEN) Jamin Ginting sekaligus staf pengajar Universitas Pelita Harapan menyampaikan, komunitas universitas berharap agar peserta Pemilu 2014 dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, bebas dari politik uang dan penyalahgunaan aset negara. IIEN juga menyerukan kepada masyarakat selaku pemilih untuk menjadi pemilih yang kritis, cerdas, serta tidak menggunakan hak pilihnya atas pengaruh politik uang, politik kekuasaan, atau tekanan dari pihak tertentu.