Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugatan Yusril Gagal di MK, PBB Berharap Ada Poros Tengah

Kompas.com - 03/04/2014, 12:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai Bulan Bintang (PBB) kini tidak lagi bersikeras mengajukan Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai bakal calon presiden setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yusril soal Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Kini PBB berharap adanya koalisi partai Islam untuk mengusung satu bakal capres.

"Semenjak gugatan ke MK, Bang Yusril ditolak soal pemilu serantak, otomatis harus berkoalisi. Ada beberapa kemungkinan, tetapi kami berharap adanya poros tengah partai Islam," ujar Sekretaris Jenderal PBB BM Wibowo saat dihubungi Kamis (3/4/2014).

Wibowo mengaku, lima partai Islam saat ini seperti PBB, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah membicarakan kemungkinan ini. Namun, semua partai masih belum menyepakati calon presiden yang akan diusung koalisi.

Wibowo memperkirakan, pada pemilihan legislatif nanti, suara partai-partai Islam tidak akan dominan dengan prediksi sekitar 3-5 persen. Oleh karena itu, jika semua partai Islam ini bergabung, maka bisa membuat koalisi baru selain koalisi bakal capres Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto.

"Kalau ada tokoh Islam yang cukup kuat bisa diajukan, koalisi ini mungkin. Saya yakin pasti di antara capres-capres dari partai Islam ini ada yang muncul," katanya.

Meski demikian, Wibowo menyatakan partainya tetap akan realistis. Jika antar-partai Islam tidak memperoleh kesepakatan, maka PBB akan memilih bergabung ke partai berhaluan nasionalis. Dia tidak menampik adanya komunikasi yang kini tengah dibangun PBB dengan PDI-P.

Sebelumnya, poros tengah sempat diwacanakan oleh PPP. Namun, wacana pembentukan poros ini tak mendapat respons yang baik karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak percaya lagi dengan koalisi partai Islam setelah presiden ketiga RI, Abdurrahman Wahid, dijatuhkan oleh poros tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com