SBY Bantah Gunakan Fasilitas Presiden Saat Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah bahwa dirinya selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat telah menggunakan anggaran negara untuk kegiatan kampanye Partai Demokrat. SBY mengklaim selalu patuh pada aturan.

"Saya sebagai pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku. Itu juga saya laksanakan pada tahun 2009," ucap SBY saat menggelar rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4/2014), seperti dikutip dari situs presiden.

Presiden mengaku sudah berbicara langsung dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana kampanye. Permintaan itu, kata SBY, dilakukan agar masyarakat mengetahui tidak ada penyimpangan apa pun dalam penggunaan anggaran negara.

Melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Presiden meminta agar audit serupa juga dilakukan kepada para pejabat negara hingga tingkat bupati dan wali kota. "Pastikan semua mendapatkan audit, menteri, gubernur, bupati, wali kota, termasuk pejabat negara lain. Saya ingin transparansi dan akuntabilitas kita junjung tinggi," ujarnya.

Selama rangkaian kampanye Pemilu 2014, SBY mengaku tidak menggunakan fasilitas yang biasanya digunakan sebagai presiden, seperti terminal di bandara dan instansi TNI dan Polri. Hal ini untuk menghindarkan dugaan miring dan konflik kepentingan.

Presiden juga meminta Mendagri dan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan regulasi penggunaan dana kampanye, terutama ketika para pejabat negara melakukan kampanye pemilu.

Seperi diberitakan, SBY sempat dikritik berbagai pihak setelah Menko Polhukam Djoko Suyanto menyebut bahwa biaya penerbangan SBY untuk kampanye ditanggung negara. Belakangan, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi meralat ucapan Djoko dan menyatakan biaya pesawat untuk mengangkut SBY ketika bertolak ke daerah untuk kampanye ditanggung oleh partai.