Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD: Pembelian Tank Leopard Tepat

Kompas.com - 30/03/2014, 22:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, tank Leopard yang dibeli TNI AD tidak akan merusak jalan yang ada di Indonesia. Menurutnya, kualitas jalan yang dibangun pemerintah telah memenuhi spesifikasi standar kebutuhan jalan yang dapat dilalui tank tersebut.

"Tank Leopard sangat memenuhi syarat penggunaan jalan Kelas I dan Kelas II di Indonesia sesuai (ketentuan yang diatur di dalam) Perda Muatan Sumbu Terberat," kata Andika melalui keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (30/3/2014).

Ia menjelaskan, Leopard memang memiliki berat mencapai 60 ton. Namun, tekanan jejak pada tanah yang dihasilkan tank tersebut hanya sebesar 8,9 ton/M2. Sementara, tekanan jejak yang dapat ditahan oleh jalan Kelas I dan Kelas II bisa lebih dari 8 ton/M2.

Lebih jauh, ia mengatakan, jika beban terbagi rata tank Leopard pada jembatan Kelas A dan Kelas B hanyalah sebesar 2.38 kNm2. Pada umumnya, jembatan di Indonesia beban terbagi rata yang dapat ditahan mencapai 4.46 kN/m2 untuk jembatan dengan lebar 6 meter dan panjang 40 meter.

"Tank Leopard juga mampu bermanuver off road di permukaan berlumpur dan di permukaan sungai hingga kedalaman 4 meter," ujarnya.

Andika menambahkan, saat ini setidaknya ada 140 negara yang menggunakan MBT (Main Battle Tank) dengan 65 jenis yang berbeda. Khusus tank Leopard, setidaknya ada 20 negara yang kini menggunakannya, seperti Australia, Austria, Brazil, Canada, Chili, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Indonesia, Italia, Lebanon, Norwegia, Polandia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Turki.

"Dari 20 negara tersebut, hanya tiga negara yang memiliki wilayah padang pasir. Sebanyak 85 persen dari negara-negara tersebut tidak memiliki padang pasir," tandasnya.

Ia mengungkapkan, 103 unit tank Leopard yang dibeli TNI AD akan segera didistribusikan. Setidaknya ada lima tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan tank tersebut, yaitu Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung (41 unit), Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan (41 unit), Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang (4 unit), Kompi Kavaleri CAMB, Sentul (15 unit), dan Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran, Baturaja (4 unit).

"Dari kebutuhan 103 garasi tank Leopard, 82 di antaranya sudah selesai dibangun di berbagai lokasi tersebut. Sisanya akan diselesaikan tahun 2014," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Habibie mengkritik keputusan Kementerian Pertahanan membeli tank Leopard. Menurut dia, tank Leopard tak cocok sebagai alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. 

"Kita impor tank Leopard itu untuk apa? Itu kan untuk negara padang pasir, bukan negara maritim," papar Habibie di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

"Skenario perang berubah. Sekarang pembuat tank itu mencari orang yang mau bayar besi tuanya. Pakai dong otaknya," ujar Habibie.

Terlebih lagi, lanjut dia, tank tersebut memiliki berat mencapai 60 ton. Alat seberat itu, menurut Habibie, tidak akan cocok dioperasikan di Indonesia.

"Belum tentu bisa lewat jembatan, tidak kuat nanti jembatannya. Dan, saya dengar akan datang langsung 120 (buah), mau taruh di mana?" ujarnya. 

Habibie meyakini Kementerian Pertahanan sudah mengetahui kondisi- kondisi teknis itu. Namun, menurut dia, Kemenhan sepertinya lebih mementingkan unsur ekonomi dibandingkan unsur teknis dari pembelian tank itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com