Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres, Abraham Ingin Istikharah Dulu dan Minta Izin Pegawai KPK

Kompas.com - 19/03/2014, 14:48 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pencalonan presiden atau wakil presiden pada pemilihan umum (pemilu) 2014. Abraham mengaku tidak bisa menolak jika takdir nanti membawanya untuk maju dalam pemilu presiden.

"Saya masih tetap pada pendapat saya bahwa sebagai manusia biasa, kita tidak mungkin menolak takdir. Sama ketika saya ingin bergabung di KPK, tiba-tiba saya ingin bergabung memberantas korupsi, tapi ternyata takdir saya jadi ketua KPK, saya enggak bisa nolak," kata Abraham di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Abraham mengatakan akan meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu dengan shalat istikharah. Bukan hanya itu, Abraham juga harus meminta izin dulu kepada unsur pimpinan KPK yang lain serta kepada seluruh pegawai KPK. "Kalau mereka merestui, dan setelah istikharah, dan mendapatkan petunjuk, baru saya ambil keputusan," kata Abraham.

Kendati demikian, Abraham menegaskan bahwa ia tidak memiliki keinginan maju sebagai capres atau cawapres. Sama seperti ketika bergabung dengan KPK, kata Abraham, ia tak pernah berambisi menjadi ketua KPK.

Nama Abraham disebut-sebut pantas menjadi calon potensial untuk maju pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014. Ia disebut sebagai calon yang cocok untuk mendampingi capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Duet keduanya diyakini dapat bersaing dengan capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan masih terus mencari cawapres yang cocok untuk mendampinginya. Dia mengatakan, nama calon yang akan digandengnya baru akan diumumkan setelah pelaksanaan pemilu legislatif (pileg). Ketika disinggung nama Abraham, menurut Prabowo, banyak yang mendukung agar Abraham sebagai cawapres. Prabowo meminta publik untuk melihat nanti perkembangannya.

Terkait wacana pencapresan Abraham ini, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa Abraham harus mundur dari posisi ketua KPK jika berminat maju dalam pilpres .Berdasarkan undang-undang, kata Johan, KPK tidak mengenal istilah cuti untuk kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com