ICW: Rekrutmen CPNS Jalur Honorer Sarat Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, proses penerimaan calon pegawan negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer kerap dimanfaatkan oleh pejabat daerah yang tidak bertanggungjawab. Biasanya, para pejabat itu akan memanfaatkan hasrat para CPNS untuk melanggengkan jabatannya.

Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, setidaknya ada sekitar 650 ribu pegawai honorer K2 yang mengikuti tes CPNS jalur honorer pada tahun 2013. Dari jumlah tersebut, 280 ribu diantaranya dinyatakan lulus.

“Kami menduga, separuh dari jumlah itu enggak masuk ke honorer K2, tapi lolos. Kami minta diusut karena mereka bisa lolos secara curang sistemik melibatakan pejabat daerah,” kata Febri saat menyerahkan 1.226 daftar pegawai honorer K2 "siluman" ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Febri mengatakan, ribuan pegawai honorer K2 siluman yang lolos itu sebetulnya tidak terdaftar di dalam database pegawai honorer tahun sebelumnya. Namun, mereka dapat lolos setelah sebelumnya sekda masing-masing kabupaten kota menyerahkan daftar nama mereka ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Febri menambahkan, bukan perkara mudah bagi para pegawai honorer K2 siluman itu untuk dapat lolos seleksi pegawai. Mereka, kata Febri, biasanya diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang. Besarnya uang yang harus mereka bayarkan pun bervariasi antara Rp 80 juta hingga Rp120 juta.

Selain uang, katanya, cara lain dengan menjadi tim sukses pasangan calon kepala daerah tertentu. Hal itu biasanya dilakukan oleh calon pegawai yang tidak memiliki uang yang besar.

“Mereka (honorek K2 siluman) kok bisa lolos? Satu karena uang. Kedua, kemungkinan menjadi tim sukses di pilkada, jadi mereka dijanjikan jadi PNS, itu kan janji kepala daerah,” ujarnya.

Febri menambahkan, mereka yang biasanya dijanjikan untuk menjadi CPNS untuk mengisi posisi tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan di daerah. “Kalau yang lolos satu atau dua orang kita bisa terima. Kalau sampai ribuan pasti kan secara sistematis. Tanda tangan sekda, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) itu kan enggak gratis,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat, kami akan meminta kepada SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) jangan mempolitisasi rekruitmen CPNS dengan menambah kuota sampai persoalan data ini bersih dulu,” tandasnya.