Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karena Jokowi, Golkar Disarankan Cukup Usung Cawapres

Kompas.com - 16/03/2014, 15:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, mendesak partainya mengubah skenario mengusung calon presiden menjadi calon wakil presiden. Menurut Zainal, hal itu perlu dilakukan untuk merespons dinamika politik nasional terkini.

Zainal menuturkan, dengan ditetapkannya Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, maka ia tidak yakin bahwa Partai Golkar mampu memperoleh hasil baik pada pemilu legislatif. Dengan begitu, Partai Golkar dianggapnya akan sulit bila terus memaksakan mengusung Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden.

"Kayaknya Jokowi akan menang. Golkar tak punya kans mengusung capres," kata Zainal, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2014).

Zainal melanjutkan, satu-satunya peluang Partai Golkar dalam menghadapi pemilu presiden adalah dengan cara menawarkan calon wakil presiden untuk berkoalisi bersama PDI-P.  Berdasarkan hitung-hitungannya, PDI-P kemungkinan besar akan tertarik berduet dengan Partai Golkar untuk menghadapi pemilu presiden. Pertimbangannya, menurut Zainal, Partai Golkar merupakan salah satu partai besar yang akan mendapatkan suara potensial dalam pemilu legislatif.

Koalisi dengan Partai Golkar akan memudahkan PDI-P dalam menguasai dinamika politik di parlemen. Walau demikian, penetapan calon wakil presiden yang akan diusung Partai Golkar juga tak mudah dilakukan. Sebagai Ketua Umum Golkar, Ical didapuk menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden sehingga perlu mekanisme khusus untuk mengubah skenarionya.

"Masalahnya, legitimasi Ical itu capres, bukan cawapres. Ical mau enggak, turun kelas jadi cawapres? Nah, makanya Golkar perlu gelar rapimnas untuk mencari cawapres," ujarnya.

Ia melanjutkan, rapimnas itu harus segera digelar untuk meredam gejolak yang terjadi di internal Partai Golkar. Alasannya cukup mendesak. Selain untuk merespons dinamika politik, rapimnas juga harus segera digelar karena tak mampunya Ical dalam mendongkrak elektabilitas Partai Golkar.

"Kalau tak dievaluasi, pergolakan di internal Golkar akan terangkat ke permukaan setelah pileg," tandasnya.

Rumor penggoyangan Ical sebagai calon presiden Partai Golkar beberapa kali muncul dari Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Priyo Budi Santoso. Yorrys mengatakan bahwa kini mulai muncul opsi Golkar mengusung capres dari pihak eksternal dan cawapres dari pihak internal.

Opsi tersebut muncul dari hasil pengamatan elektabilitas Ical yang stagnan dan elektabilitas Partai Golkar yang melorot di bawah bayang-bayang PDI Perjuangan. Menurut Priyo, evaluasi terhadap Ical akan terjadi jika perolehan suara pada pemilu legislatif jauh dari angka yang ditargetkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com