Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Dukungan Demokrat Tersendat, Berkah untuk Parpol Lain

Kompas.com - 13/03/2014, 14:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lembaga Klimatologi Politik (LKP) menyatakan elektabilitas Partai Demokrat tersendat menjelang pemilu legislatif 2014. Temuan itu berdasarkan survei yang dilakukan lembaga tersebut di akhir Februari 2014.

CEO LKP Usman Rachman mengatakan, elektabilitas Demokrat tersendat karena citra partai itu masih runtuh setelah sejumlah kadernya terseret kasus korupsi. Selain itu, 11 kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat juga terbukti tak mampu mendongkrak partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Demokrat tersendat dan cenderung stabil di posisi tengah. Setara atau hanya sedikit di atas PKB," kata Usman, Kamis (13/3/2014), di Senayan, Jakarta.

Tersendatnya elektabilitas Demokrat, kata Usman, akan menjadi berkah untuk partai lain. Para pemilih yang awalnya memilih Demokrat bakal mengubah pilihannya ke parpol lain.

Dari survei yang dilakukan LKP pada 26 Februari - 4 Maret 2014, PDI Perjuangan mendapat dukungan paling besar di angka 21,8 persen. Di posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan angka 18,1 persen, lalu Hanura 11,3 persen, dan Gerindra 11.1 persen. Posisi Demokrat ada di peringkat kelima dengan angka 6,7 persen, disusul PKB dengan 5,7 persen.

Dalam survei LKP, partai lainnya mendapatkan perolehan suara di bawah lima persen. Survei ini menggunakan teknik multi stage random sampling dengan responden sebanyak 1.240 orang yang telah memiliki hak pilih atau telah berusia di atas 17 atau telah menikah.

LKP mengklaim margin of error survei ini hanya sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuisioner.

Survei ini juga disebutkan dilengkapi analisis media dari 10 surat kabar nasional dan 10 media online nasional. Saat ditanya mengenai sumber dana untuk melakukan survei ini, Usman tak bersedia menyebutkan. Alasannya karena merasa tak berwenang dan ingin menjaga etika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com