JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik politik uang dalam pesta demokrasi kerap terjadi. Entah itu berasal dari inisiatif sang caleg untuk membagi-bagi uang demi mendapatkan dukungan konstituen, atau sebaliknya, konstituen yang "menodong" caleg untuk memberikan sejumlah uang. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, hal semacam ini bisa dicegah. Salah satunya dengan mengajak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) saat kampanye atau mengunjungi konstituen.
"Waktu itu dia (caleg) bilang, saya bukannya tidak mau memberi uang. Tapi coba saya tanyakan ke panwaslu, apakah memberikan uang itu diperbolehkan," kisah Nelson, dalam diskusi bertajuk "Demokrasi dan Pemilihan Umum: Mengawal Pemilu Bersih", di Jakarta, Selasa (11/3/2014).
Kepada masyarakat, anggota Panwaslu menjelaskan bahwa praktik politik uang dilarang. Masyarakat tidak diperkenankan untuk meminta, dan caleg juga tidak diperbolehkan untuk menawarkan atau memberikan sesuatu kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, caleg seharusnya menjual visi dan misi saat kampanye.
"Tapi yang terjadi di lapangan, caleg itu justru dicap pelit oleh masyarakat. Masih kampanye aja pelit, apalagi jika nanti sudah dipilih," katanya.
Meski sulit, ia menambahkan, pemberantasan praktik jual beli suara harus tetap dilakukan. Hal ini penting agar pelaksanaan pemilu mendatang dapat memenuhi aspek jujur dan adil.
"Meski ada caleg yang dianggap bagus, mereka masih tetap harus keluar uang. Tapi yang jelas, kampanye kita untuk mencegah politik uang harus tetap digalakkan," kata Ade.
Terkini Lainnya
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan
Terpopuler
Now Trending
