Kompas.com - 26/02/2014, 10:54 WIB
Apel Siaga Partai Nasdem yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014) KOMPAS.com/IHSANUDDINApel Siaga Partai Nasdem yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menegaskan bahwa kegiatan apel siaga di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2014), bukanlah kampanye. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum kegiatan dilaksanakan.

"Panitia (penyelenggara) sudah memastikan secara detail, acara tersebut tidak ada yang melanggar rambu-rambu dari Bawaslu," kata pria yang kerap disapa Tobas itu saat dihubungi, Rabu (26/2/2014).

Dia mengatakan, DPP Partai Nasdem sudah mengirim surat Nomor 002-SE/DPP-NasDem/I/2014 tertanggal 27 januari 2014 perihal permohonan rekomendasi pelaksanaan apel siaga perubahan. Surat itu, kata dia, dijawab Bawaslu dengan surat Nomor 116/Bawaslu/II/2014 tertanggal 5 Februari 2014.

Ia menuturkan, inti surat balasan Bawaslu antara lain kegiatan itu bukan rapat umum sebagaimana dimaksud peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2013, kegiatan itu tidak melakukan ajakan untuk memilih Nasdem, dan Nasdem harus membuktikan bahwa 100.000 orang yang hadir adalah pengurus dan kader Nasdem.

"Dalam acara di GBK, tidak ada ajakan memilih, pemaparan visi, dan sebagainya. Dalam perjalanan, kita sudah memperingatkan peserta untuk tidak ada yang menyebar gambar atau ajakan memilih selama perjalanan," kata dia.

Terkait peserta, Tobas memastikan bahwa seluruh peserta apel siaga adalah pengurus dan kader Nasdem. Seluruh peserta yang hadir, ucap dia, adalah peserta yang terdaftar nama, alamat, dan nomor teleponnya.

"Peserta yang hadir harus punya KTA (kartu tanda anggota) atau sudah terdaftar atau dalam proses pendaftaran dalam database keanggotaan Partai Nasdem," pungkasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X