Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Bencana, Indonesia Harus Moratorium Tambang dan Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 12/02/2014, 05:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesalahan tata kelola lingkungan disebut sebagai penyebab maraknya bencana di Indonesia. Indonesia disebut sudah saatnya menerbitkan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan pembenahan area resapan air.

Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Audit Lingkungan Sedunia Ali Masykur Musa mengatakan moratorium izin tambang dan perkebunan kelapa sawit akan dapat meminimalisasi bencana alam. Saat ini, ujar dia, banyak pemberian izin tambang dan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara serampangan dan akhirnya merusak lingkungan.

Padahal, kata Ali, saat ini sudah terjadi kelebihan pasokan hasil tambang, khususnya batu bara dan kelapa sawit. "Kita harus moratorium izin tambang karena beberapa udah over supply. Untuk batu bara, yang kita butuhkan 80.000 ton. Tapi, sekarang kita sudah memproduksi 450.000 ton," kata Ali dalam diskusi "Indonesia: Peta Bencana dan Antisipasi", di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

"Kelapa sawit begitu juga, over supply. Meski saat ini kita jadi negara produsen sawit terbesar di dunia, tetap saja produksinya jauh melebihi permintaan," lanjutnya. Tambang dan kelapa sawit, kata Ali, merupakan penyebab terjadinya bencana alam yang diakibatkan kesalahan tata kelola lingkungan.

Selain kedua komoditas tersebut, Ali mengatakan kesalahan tata kelola lingkungan juga terjadi dalam rupa penggerusan daerah resapan air. "Tidak bisa jika ada banjir semata-mata hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi. Periode musim hujan akan selalu ada, tapi kemampuan menyerap air yang tidak ada," ujarnya. "Banyak daerah resapan air yang berubah fungsi. Kalau begini terus, maka bencana akan terus terjadi," jelas Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com