Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Minta Publik Bangga pada Pemberantasan Korupsi, Jangan Malah Marah!

Kompas.com - 07/02/2014, 23:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menghadiri pengajian bulanan PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (7/2/2014) malam. Marzuki sebagai perwakilan dari Partai Demokrat diminta memberikan pandangannya mengenai tema pengajian, yakni "Visi Indonesia Masa Depan".

Marzuki kemudian menyampaikan pandangannya mengenai pemimpin yang layak membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Menurut bakal calon presiden pada Konvensi Partai Demokrat itu, pemimpin harus mengetahui persoalan bangsa.

Marzuki menilai, masalah bangsa yang paling mendasar adalah belum terpenuhinya hak-hak rakyat. Menurut Ketua DPR itu, setiap rakyat punya hak untuk cerdas, sehat, sejahtera, damai, dan aman. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus bisa memenuhi hak-hak rakyat itu.

Saat masih asik membahas hal itu, tiba-tiba ada salah satu penonton yang berteriak "Century". Teriakan itu sangat keras dan dilakukan sampai tiga kali.

Entah karena mendengar teriakan itu, atau memang sudah direncanakan sejak awal, Marzuki langsung mengubah arah pembicaraannya ke masalah korupsi. Nada bicara Marzuki juga menjadi agak meninggi.

"Kita harusnya bangga dengan pemberantasan korupsi yang gencar saat ini, kita harus dukung. Masyarakat harusnya tidak perlu marah kalau banyak yang kena tangkap KPK. Kalau ada orang korupsi, ya ditindak," ujar Marzuki.

Marzuki lalu membandingkan zaman Orde Baru pada era kepemimpinan Soeharto, dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Menurutnya, pemerintahan saat ini jauh lebih baik karena semua pejabat yang korupsi, mulai dari kepala daerah, hingga menteri, bisa diproses oleh KPK.

"Kita dulu zaman Orde Baru selalu mikir kapan ya menteri dan pejabat-pejabat itu ditangkap karena korupsi. Sekarang semuanya sudah ditangkap oleh KPK, kita justru marah-marah. Ini kan jadi terbalik," kata Marzuki.

Dia juga mengingatkan, pemimpin periode selanjutnya harus terus melanjutkan program pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pada era SBY. Dengan begitu, koruptor di Indonesia bisa terus diberantas hingga ke akar-akarnya. "Kita harus hargai siapa pun pemimpin yang anti-korupsi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com