Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Kali Ini Saja Sutan Disebut Titip Perusahaan

Kompas.com - 05/02/2014, 12:51 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana bukan hanya disebut menitipkan perusahaan dalam tender proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sekitar 2011, nama Sutan juga disebut dalam kasus korupsi solar home system (SHS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Politikus Partai Demokrat itu disebut menitipkan perusahaan untuk dimenangkan dalam tender proyek SHS.

Terkait kasus SHS, nama Sutan pernah disebut dalam surat dakwaan mantan pejabat Kementerian ESDM Ridwan Sanjaya. Surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sekitar 2011 itu menyebutkan, perusahaan pemenang tender proyek SHS merupakan titipan DPR.

Kuasa hukum Ridwan, Sofyan Kasim, tak menampik adanya politisi, petinggi kepolisian, dan kejaksaan yang diduga berperan dalam proyek SHS. Dari DPR, Sofyan menyebut nama Sutan Bhatoegana.

"Dari DPR ada Sutan Bhatoegana," katanya.

Kini, Ridwan telah dinyatakan bersalah bersama-sama atasannya, Jacobus Purwono, melakukan tindak pidana korupsi. Dia divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,1 miliar.

Menurut putusan, Ridwan terbukti mengarahkan panitia pengadaan untuk memenangkan sejumlah perusahaan. Sebagai jasanya memenangkan perusahaan-perusahaan itu, Ridwan mendapat imbalan Rp 14,6 miliar. Perbuatannya ini juga menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut sekaligus merugikan keuangan negara senilai Rp 131,2 miliar.

Terkait penyidikan kasus SHS dengan tersangka Jacobus, KPK pernah memeriksa Sutan sebagai saksi sekitar 2012. Selain Sutan, KPK memeriksa anggota DPR lainnya, Herman Herry, sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Atas penyebutan namanya ini, Sutan telah membantahnya. Menurut Sutan, persoalan SHS itu bermula dari kedatangan dua pengusaha ke ruang kerjanya di Gedung DPR RI sekitar 2008. Dua pengusaha tersebut, menurut Sutan, melapor kepadanya karena merasa dizalimi dalam tender proyek SHS. Sutan lantas mempertemukan pengusaha itu dengan Jacobus.

"Saya tidak tahu kalau orang itu kemudian mengadukan persoalannya ke KPK," kata Sutan.

Terakhir, nama Sutan juga disebut dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Sutan diduga menitipkan perusahaannya agar dimenangkan dalam tender SKK Migas. (Baca: Sutan Disebut Minta Perusahaannya Dimenangkan Tender SKK Migas)

Baca juga:
Disebut Atur Tender, Sutan Mengaku Justru Nasihati SKK Migas ke Jalan yang Benar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com