Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Didesak Mundur dari Ketua Harian, Ini Komentar Demokrat

Kompas.com - 30/01/2014, 14:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan didesak mundur oleh politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika karena dinilai tak cakap dalam mengurus partai. Namun, Syarief masih dibela sejumlah elite partai pemenang Pemilu 2009 itu. Syarief dipastikan akan tetap menjadi pimpinan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan, saran Pasek sama sekali tidak bisa mewakili partainya. Max menilai polemik antara partainya dan Pasek mencuat pasca-surat pemecatan yang dikeluarkan Syarief Hasan kepada Pasek.

"Ini hanya letupan saja. Plus-minus dari sebuah keputusan," ujar Max di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, Syarief juga tak akan digeser dari posisinya. Pasalnya, pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat dan Syarief memegang posisi strategis. "Jadi, saya rasa sudah terlambat," kata Max.

Wakil Ketua Umum Demokrat lainnya, Nurhayati Ali Assegaf, enggan mengomentari pernyataan Pasek. Dia hanya meminta agar Pasek bisa menghormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

"Semua ada mekanismenya. Sudah ada keputusan, harus kita hargai. Kalau ada ketidakcocokan, biar jadi urusan individu sendiri, bukan DPP," kata Nurhayati.

Sebelumnya, Gede Pasek yang baru saja dipecat Demokrat meminta agar Syarief segera mundur. Desakan Pasek ini dilakukan karena melihat kinerja Syarief yang kurang memuaskan dalam memimpin Partai Demokrat.

"Dia (Syarief) kan bilang, surat itu urusan kecil, masalah teknis. Ini urusan kecil saja nggak beres, gimana mau mengurus partai yang rumit dan strategis? Lebih baik mundur dari Ketua Harian Partai Demokrat," ujar Pasek.

Pasek menyoroti surat pemecatan terhadap dirinya yang ditandatangani Syarief dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurutnya, pemecatan harus dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Akibat hal ini, Pasek menolak pemecatannya dari DPR. Surat pemecatan Pasek juga akhirnya dikembalikan pimpinan DPR dengan alasan serupa.

Selain itu, tambah Pasek, selama di bawah kepemimpinan Syarief Hasan, dukungan terhadap Partai Demokrat juga tak beranjak naik. Yang terjadi justru sebaliknya, elektabilitas Demokrat terus turun berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei.

Pasek mengatakan, Syarief lebih banyak memecat para pengurus Demokrat di daerah tanpa prosedur. "Beliau telah gagal menerjemahkan instruksi Pak SBY. Lebih baik, Pak Syarief konsentrasi saja menghadapi berbagai masalah di Kemenkop UKM," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com