Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tidak Heran Bencana di Indonesia Terjadi Terus-menerus"

Kompas.com - 28/01/2014, 15:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dinilai karena eksploitasi sumber daya alam (SDA). Eksploitasi alam yang dilakukan selama bertahun-tahun tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem telah membuat alam Indonesia menjadi rentan terhadap bencana.

Aktivis lingkungan hidup, Chalid Muhammad, menjelaskan bahwa eksploitasi alam sudah terjadi sejak zaman Presiden Soekarno dulu. Namun, menurut dia, eksploitasi alam menjadi semakin parah pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"SBY pernah menitikkan air mata pada saat memberikan lahan sebesar 2 hektar secara historis kepada petani. Tapi air mata itu patut diragukan. Pasalnya, kita harus hitung berapa juta hektar tanah yang diberikan kepada pengusaha," kata Chalid dalam diskusi di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Chalid menjelaskan, menurut data yang didapatkannya dari Sawit Watch, hingga Juni 2010, pemerintah SBY telah memberikan 9,4 juta hektar tanah kepada 30 grup yang mengontrol 600 perusahaan. Luas itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 26,7 juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah seluas 1 hektar.

Dari data itu saja, menurutnya, pemerintahan SBY telah melakukan pembiaran terhadap eksploitasi alam yang dilakukan oleh pihak swasta. Belum lagi, eksploitasi alam di sektor lainnya, seperti pengerukan minyak dan gas bumi di berbagai daerah.

"Makanya tidak heran kalau bencana di Indonesia terjadi terus-menerus. Alam tidak bisa lagi bertahan dengan eksploitasi yang dilakukan. Begitu hujan sedikit, langsung banjir. Begitu kemarau, langsung kebakaran," lanjut Chalid.

Ironisnya, tambah dia, pengerukan alam secara besar-besaran itu tidak juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Daerah-daerah yang menjadi target eksploitasi justru menjadi daerah yang miskin dan sulit berkembang secara ekonomi.

"Namun, hal ini juga tidak berdampak pada kesejahteraan, tetapi malah kemiskinan. Kita lihat Papua yang dikuasai Freeport, tetapi angka tertinggi kemiskinan ada di Gunung Tengah Papua. Begitupun dengan Kalimantan, di Kutai Kartanegara itu, kemiskinan sangat tinggi, padahal jadi lokasi pengerukan migas," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com