Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Istri Saya Tak Pernah Tidur, Ibu Risma...

Kompas.com - 21/01/2014, 22:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mengambil langkah agar permasalahan di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, segera diselesaikan. Pasalnya, masalah itu menjadi perhatian masyarakat Indonesia hingga internasional.

Instruksi itu disampaikan Presiden SBY saat rapat membahas KBS di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa ( 21/1/2014 ). Rapat tersebut diikuti oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, dan pejabat lain.

"Dengan demikian, yang menjadi kepedulian masyarakat bisa kita jawab dengan jalan keluar dan tindakan tepat. Ya, biasa, kalau ada satu isu terus ke mana-mana. Saya kebanjiran SMS, istri (Ani Yudhoyono) juga. Istri saya enggak pernah tidur, Ibu Risma, karena banyak yang disampaikan," kata Presiden.

Presiden mengatakan, pesan dari publik yang diterimanya intinya mengingatkan bahwa internasional sudah menyoroti KBS, terutama rentetan kasus kematian satwa. Terakhir, singa asal Afrika tewas secara janggal lantaran tergantung di tali sling di kandang.

"Intinya, ini ada masalah, mari kita carikan solusinya yang baik. Kita tentu tidak membiarkan setiap kejadian yang terjadi. Selalu ada jalan keluar," kata Presiden.

Zulkifli mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan izin definitif kepada Pemkot Surabaya untuk mengelola KBS meskipun masih berproses gugatan dari pengelola lama. Jadi, nantinya KBS memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan.

Sebelumnya, pengelola lama menggugat ke pengadilan setelah Kemenhut mencabut izin kelola lantaran terus terjadi konflik di KBS. Kemenhut lalu memberikan izin pengelolaan sementara kepada Pemkot Surabaya melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) pada Juli 2013.

Menurut Menhut, sudah banyak perbaikan setelah KBS dikelola oleh PDTS. Hanya saja, belakangan masih terjadi kematian satwa. Untuk itu, kata Menhut, akan dilakukan pergantian pegawai untuk menghilangkan konflik.

"Sehingga nanti pengelolanya adalah orang-orang fresh yang tidak ada konflik apa pun sehingga fokus pada kesejahteraan satwa. Penataan manajemen, termasuk soal kandang, pakan, dan sebagainya juga akan diaudit, kerja sama Wali Kota dengan Unair. Nanti kalau ada satwa yang tua dan sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang punya izin," kata Zulkifli.

Risma menyambut baik pemberian izin pengelolaan KBS untuk Pemkot Surabaya. Dengan begitu, sudah jelas kewenangan pengelolaan. Pasalnya, kata dia, selama ini beberapa pihak mengklaim sebagai pemilik KBS sehingga tidak bisa dilakukan perbaikan fisik.

"Kalau sekarang saya berani melangkah karena izin pengelolaan sudah pada kami. Kemarin, meskipun kami mendapatkan uang dari penonton, (uang) tidak kami gunakan karena tidak berani menyentuh itu. Khawatir kalau ada tuntutan. Jadi kami mengelola sepenuhnya menggunakan uang APBD," ucap Risma.

Setelah pengelolaan diambil alih sepenuhnya, kata Risma, pihaknya akan melakukan perbaikan fisik, seperti membuat saluran air bersih untuk minum dan membersihkan kandang.

"Kandang sudah bersih, lalu perluasan kandang sesuai habitat. Kami akan gunakan lahan parkir. Lahan parkir akan ditempatkan di lahan lain milik Pemkot. Jadi sepenuhnya lahan itu untuk kebun binatang," ucap Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Anies Janji Tuntaskan Persoalan Kampung Bayam

Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Anies Janji Tuntaskan Persoalan Kampung Bayam

Nasional
Ridwan Kamil Jadi Satu-Satunya Bacagub Jakarta yang Menguat di Koalisi Prabowo

Ridwan Kamil Jadi Satu-Satunya Bacagub Jakarta yang Menguat di Koalisi Prabowo

Nasional
Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI Tunggu Proses di DPP

Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI Tunggu Proses di DPP

Nasional
Ombudsman Klaim Berhasil Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 398,9 Miliar Sepanjang 2021-2024

Ombudsman Klaim Berhasil Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 398,9 Miliar Sepanjang 2021-2024

Nasional
KPK Sebut Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Sesuai Aturan

KPK Sebut Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Sesuai Aturan

Nasional
17.113 Jemaah Haji Indonesia Lakukan Tarwiyah

17.113 Jemaah Haji Indonesia Lakukan Tarwiyah

Nasional
PKS Dorong Kader Jadi Cawagub Anies, Ada Nama Sohibul Iman, Gamal Albinsaid, dan Mardani

PKS Dorong Kader Jadi Cawagub Anies, Ada Nama Sohibul Iman, Gamal Albinsaid, dan Mardani

Nasional
Gus Halim Sebut Pelestarian Adat dan Budaya dapat Percepat Pembangunan Desa

Gus Halim Sebut Pelestarian Adat dan Budaya dapat Percepat Pembangunan Desa

Nasional
Wacana Duetkan Anies dan Kaesang, PDI-P DKI: Tidak Usah Mengulang Tragedi Pilpres di Jakarta

Wacana Duetkan Anies dan Kaesang, PDI-P DKI: Tidak Usah Mengulang Tragedi Pilpres di Jakarta

Nasional
Jokowi Tetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Setangga di Kalimantan Selatan

Jokowi Tetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Setangga di Kalimantan Selatan

Nasional
Soal Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Badan Pangan: Perlu Dipelajari

Soal Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja, Badan Pangan: Perlu Dipelajari

Nasional
Anies Minta Aturan soal Pilkada Tak Diubah di Tengah Jalan

Anies Minta Aturan soal Pilkada Tak Diubah di Tengah Jalan

Nasional
Eks Anggota dan Pakar Hukum Minta DKPP Pecat Komisioner KPU-Bawaslu Pelaku Kekerasan Seksual

Eks Anggota dan Pakar Hukum Minta DKPP Pecat Komisioner KPU-Bawaslu Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Pemerintah Pastikan Bansos Beras Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2024

Pemerintah Pastikan Bansos Beras Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2024

Nasional
Pertamina Berkontribusi Rp 425,5 Triliun untuk Penerimaan Negara Sepanjang 2023

Pertamina Berkontribusi Rp 425,5 Triliun untuk Penerimaan Negara Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com