Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Dukung Rencana Pembuatan TPS di Pengungsian

Kompas.com - 21/01/2014, 20:14 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsian. Pengawasan di TPS bahkan dinilai bakal lebih mudah.

"Kalau memang ada TPS di pengungsian bagus. Itu langkah yang progresif. Kami dukung. Justru itu lebih mudah dalam melakukan pengawasan," ujar anggota Bawaslu Nasrullah di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2014).

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, jika keadaan di beberapa wilayah Indonesia masih kerap ditimpa bencana hingga April mendatang, KPU memang sebaiknya mendirikan KPU di tempat yang mudah dijangkau.

"Oleh karena itu harus dipindahkan di lokasi suara di tempat yang lebih baik. Jadi memang TPS pengungsian. Itu demi kepentingan pemilih," ujar Nelson.

Ia merekomendasikan KPU memang sebaiknya membuat TPS yang terhindar dari dampak bencana. Untuk itu, katanya, KPU dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) terkait pengangkutan TPS.

"Supaya dipindahkan di tempat yang aman dan harus diumumkan itu ada pemindahan TPS," katanya.

Sebelumnya, KPU membuka peluang wacana pendirian TPS di tempat pengungsian pada Pemilu 2014. Hal itu akan dilakukan jika hingga hari pemungutan suara, warga belum dapat kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Ia mengatakan, rencana pembuatan TPS di pengungsian tidak berarti menambah jumlah TPS yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurutnya, KPU hanya akan memindahkan TPS yang sebelumnya ada di wilayah pemukiman warga menjadi di tempat pengungsian. Sejak akhir 2013 lalu, beberapa wilayah di Indonesia ditimpa bencana. Di antaranya adalah bencana erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekitar 27 ribu orang warga sekitar gunung tersebut mengungsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com