Kompas.com - 14/01/2014, 13:09 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Sepanjang 2013 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling banyak diterpa pemberitaan negatif. Pemberitaan negatif itu terutama keterkaitan kader PKS dengan kasus hukum.

"PKS adalah partai yang memiliki tone pemberitaan negatif paling tinggi dibandingkan partai lain, yaitu 23,87 persen dari total pemberitaan terhadap partai itu," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR, dalam diskusi dan paparan hasil riset pemantauan media "Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013 - Menangkap Korelasi Berita & Elektabilitas" di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2014).

Jumlah media yang dipantau adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI, dan Trans7.

Sementara itu, media online yang dipantau, Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Menyusul PKS, ada Partai Demokrat (20,53 persen) dan Partai Golkar (19,1 persen) yang banyak mendapat berita negatif dibandingkan dengan berita netral dan positif soal lembaganya. Hanta mengatakan, tingginya pemberitaan negatif soal partai itu disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi parpol-parpol tersebut.

Dia menyebutkan, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah partai yang paling sedikit mendapat berita negatif dibandingkan berita positif dan netralnya, yaitu hanya 7,37 persen. Padahal, kata Hanta, ada kader PDI Perjuangan yang terlibat kasus korupsi, yaitu Emir Moeis (kasus korupsi PLTU Tarakan) dan Panda Nababan (kasus cek pelawat).

Dia menjabarkan, kasus hukum paling banyak dibahas dalam berita-berita terkait partai politik (parpol). Hanta menyebutkan, 46,7 persen dari total berita soal PKS merupakan berita kasus hukum.

Sedangkan berita kasus hukum PD sebanyak 20,5 dari total berita soal partai itu. Kasus hukum terkait Partai Golkar diberitakan sebanyak 31,9 persen dari total berita partai berlambang pohon beringin itu.

Sebaliknya, partai yang paling banyak memiliki pemberitaan positif adalah Partai Nasdem (34,54 persen total berita partainya), Partai Hanura (31,9 persen), PDI Perjuangan (26,26 persen), dan Partai Gerindra (26,19 persen).

"Partai yang paling banyak banyak memiliki tone positif tidak lepas dari perannya sebagai oposisi," kata dia.

Secara umum, kata Hanta, partai yang paling banyak diberitakan sepanjang 2013 adalah PD (32,4 persen), PKS (15,3 persen), PDI Perjuangan (11,8 persen), Partai Golkar (10,9 persen), dan Partai Hanura (4,5 persen).

"Kalau berita soal PDI Perjuangan terutama adalah kebijakan politik (26,7 persen total pemberitaan PDI Perjuangan) dan pencalonan presiden (20,5 persen)," ujar Hanta.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.