Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Bantah Iklan Prabowo soal Subsidi BBM Pencitraan

Kompas.com - 13/01/2014, 12:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edi Prabowo mengatakan, partainya berkomitmen mencari solusi yang tepat terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Ia menegaskan, sikap Gerindra jelas dan bertekad menyajikan bahan bakar dengan harga terjangkau jika memiliki kesempatan berkuasa pada periode 2014-2019.

Edi menjelaskan, semua komitmen itu telah disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui iklan yang dipublikasi di media. Ia menampik jika iklan tersebut hanya digunakan untuk pencitraan partai dan Prabowo sebagai calon presiden.

"Kami benar-benar ingin subsidi sampai ke rakyat, bukan terpotong di tengah jalan. Kalau ada yang menganggap iklan itu pencitraan, terserah, kami siap perdebatkan argumentasinya," kata Edi, saat dihubungi, Senin (13/1/2014).

Menurut Edi, subsidi BBM sangat besar dan memebani APBN. Dalam hitungannya, tak kurang dari Rp 300 triliun dana APBN digelontorkan untuk subsidi BBM, atau sekitar 20 persen dari jumlah APBN 2013.

Dalam iklannya, kata Edi, Prabowo ingin menyampaikan bahwa subsidi BBM akan lebih tepat dan produktif jika dialihkan pada kebijakan lain. Alasannya, subsidi BBM dianggap tak tepat karena 60 persennya dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

"Beliau kan bilang menyediakan bahan bakar terjangkau, banyak alternatif selain BBM. Misalnya bahan bakar dari nabati atau biotanol, nah kita punya rencana untuk mengembangkan itu," ujarnya.

Selanjutnya, kata Edi, subsidi BBM juga dapat dikurangi untuk membeli dan mengoperasionalkan 10.000 bus gratis. Dengan begitu, 40 persen penikmat subsidi BBM yang menggunakan sepeda motor akan beralih pada moda transportasi bus gratis tersebut. Hal itulah yang diakui Edi sebagai latar Gerindra mendukung pengurangan subsidi BBM. Meski dianggap tak populer, tapi Gerindra yakin kebijakan itu lebih baik ketimbang banyak dana digelontorkan tapi tak tepat sasaran.

"Kita sidah punya semua, yang belum adalah kesempatan memimpin. Kalau ada yang bilang iklan itu pencitraan, saya rasa rakyat lebih cerdas," ujarnya.

Prabowo Subianton kembali gencar beriklan melalui televisi menjelang Pemilu 2014. Beberapa iklan dibuat dan ditayangkan di acara-acara yang banyak ditonton masyarakat. Beberapa iklan menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai tinggi. Dalam narasi salah satu iklan, Prabowo disebut memperjuangkan harga BBM murah. Iklan lain yang narasinya dibacakan langsung Prabowo juga mengkritik tingginya harga BBM.

"Saatnya perubahan. Kami akan membuat rakyat punya harapan. Harga pangan dan bahan bakar akan terjangkau. Masa depan akan cerah. Bergabunglah dengan kami untuk perubahan di Indonesia. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi," kata Prabowo, dalam iklan tersebut.

Isu BBM sempat menjadi polemik ketika pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2013 di DPR pada pertengahan tahun 2013. Pro dan kontra terjadi ketika membahas mengenai anggaran subsidi BBM yang berimbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketika itu, Prabowo salah satu pihak yang berpendapat perlunya pengurangan subsidi BBM lantaran sudah membebani APBN. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyampaikan dukungan terhadap pemerintah untuk menaikan harga harga BBM bersubdisi.

"Subsidi (BBM) sudah terlalu berat. Mau tidak mau pemerintah harus mencabut. Saya termasuk yang menyarankan," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (30/5/2013). (Baca: Prabowo Dukung Harga BBM Bersubsidi Naik)

Tak hanya itu, Prabowo juga pernah menyebut tidak akan segan mengambil kebijakan tak populer demi kepentingan nasional jika terpilih menjadi presiden. Salah satu contohnya mendukung penghapusan subsidi BBM.

"Bukan popularitas yang saya cari. Kepentingan nasional yang saya utamakan. Subsidi (BBM) hanya menghamburkan APBN dan menggerus cadangan energi Indonesia," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com