Pemberitaan Media Kurang Wakili Aspirasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Media massa dinilai kurang memperhatikan keluhan masyarakat lantaran lebih tertarik memberitakan isu politik dan pemberantasan korupsi. Isu tersebut justru dinilai kurang sesuai dengan aspirasi publik. 

"Dengan kata lain ada yang tidak nyambung antara benak publik dan benak media. Justru yang menjadi perbincangan di media adalah masalah politik, bukan perbaikan jalan seperti keinginan warga. Ini yang mengagetkan," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang dalam diskusi dan paparan survey "Missing Point Dalam Penyerapan Aspirasi Rakyat" di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2014).

Rustika atau biasa disapa Tika mengatakan, ada poin yang hilang dalam penyerapan aspirasi rakyat oleh partai politik dan media massa, terutama media online. Isu-isu yang diinginkan masyarakat seperti kondisi infrastruktur dan harga bahan pokok minim diwacanakan di media.

"Padahal soal harga kebutuhan bahan pokok menurut survei merupakan yang tertinggi menarik perhatian publik, tapi di media pemberitaannya kecil," ujarnya.

Indonesia Indicator memantau pemberitaan di 337 media online nasional dan daerah sepanjang tahun 2013. Hasil penelitian, ada enam kasus korupsi yang terbesar dari 152.346 pemberitaan di 225 media. Kasus korupsi tersebut antara lain kasus proyek Hambalang, Luthfi Hasan Ishaaq dan impor daging sapi, Simulator SIM dan suap di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian tersebut digelar selama 40 hari pada November hingga Desember 2013. Penelitian mengambil responden sebanyak 2.200 orang berusia 17 tahun atau sudah menikah yang hak politiknya tidak sedang dicabut dengan komposisi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Responden tersebar di 220 desa atau kelurahan di 33 provinsi.