Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Menertibkan Pintu Pelintasan Kereta Tak Resmi

Kompas.com - 14/12/2013, 12:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengaku kesulitan menutup pelintasan kereta tidak resmi. Padahal, banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api karena masyarakat melintasi pelintasan tidak resmi tersebut.

Hermanto mengatakan, sulitnya menertibkan pelintasan tak resmi karena kerasnya penolakan dari masyarakat. Padahal, dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah, sehingga Kemenhub kesulitan juga dalam melakukan pendataan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko
"Problemnya, waktu mau menutup (pelintasan tak resmi), masyarakat menolak. Ini awalnya karena ada pembiaran," kata Hermanto, dalam sebuah diskusi "Bencana di Rel Kereta", di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/12/2013).

Penutupan pelintasan kereta tak resmi, kata Hermanto, juga diatur dalam SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri. SKB itu telah terbit sejak 2004, dan kembali diperpanjang pada 2013 ini. SKB tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut mengalokasikan dana penutupan pelintasan tak resmi.

Di sejumlah daerah, SKB ini telah berjalan dengan sokongan dana APBD.

Dalam kesempatan yang sama, pengurus bidang advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setyowarno menunjukkan bahwa data pelintasan kereta yang resmi dan dijaga mencapai 4.593. Jumlah tersebut terbagi untuk wilayah Jawa 3.892, dan wilayah Sumatera 701 perlintasan.

Di Pulau Jawa, kata Joko, ada sekitar 929 pelintasan yang tak dijaga dan 408 di antaranya adalah pelintasan tak resmi, dan di Sumatera ada sekitar 295 pelintasan. Beberapa pelintasan sengaja tak dijaga karena volume kendaraan yang melintas relatif minim.

"Pelintasan tak resmi selalu bertambah karena dibuka oleh masyarakat. Di Jakarta, kalau dirata-rata, terjadi satu setengah kecelakaan di pelintasan kereta di setiap minggunya," kata Joko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com