Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Petinggi Demokrat Beri Nilai Jelek untuk Ruhut

Kompas.com - 11/12/2013, 14:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sepak terjang politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kembali mendapat sorotan negatif dari petinggi partai tersebut. Kali ini, kritik keluar dari anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok.

Menurut Mubarok, Ruhut hanya pemain sinetron yang berpolitik. Karena itu, ia tak heran apabila anggota Komisi III DPR itu sering membuat gaduh dan menuai kontroversi.

"Ruhut itu pemain sinetron. Dalam berpolitik, dia suka berperan sebagai pemain sinetron," kata Mubarok saat dijumpai di sela-sela acara seminar politik kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2013).

Kompas.com/SABRINA ASRIL Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok

Mubarok mengaku tak paham alasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ruhut sebagai juru bicara. Sebab, sikap yang ditunjukkan Ruhut lebih banyak memberikan gangguan ketimbang manfaat untuk Demokrat.

"Menurut penilaian umum tentu (sikap Ruhut) tidak pas, tapi kadang diperlukan," pungkasnya.

Sebelumnya, penilaian negatif juga sempat dilontarkan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat TB Silalahi. Ia mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut yang gagal memberikan contoh baik kepada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menegaskan, seharusnya Ruhut mampu menguasai emosinya dan mengintrospeksi diri. Ia khawatir, lama-kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras. Untuk hal-hal tertentu, ia bahkan berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa hari lalu, Ruhut diadukan ke Polda Metro Jaya dan Badan Kehormatan DPR oleh pengamat politik Boni Hargens dengan tuduhan penghinaan rasial. Saat didesak meminta maaf, Ruhut justru menolak dan mengancam akan melaporkan balik Boni dengan tuduhan penghinaan kepada Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com