Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR, Lembaga Paling Banyak Laporkan Gratifikasi

Kompas.com - 09/12/2013, 17:15 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga yang dinilai paling sering melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2013. Selain DPR, dua lembaga Pemerintahan pusat yang dianggap rajin melaporkan gratifikasi adalah Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penilaian ini disampaikan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dalam acara Pekan Antikorupsi 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2013). "Pemenang bukan berarti institusi ini bebas korupsi tapi penghargaan KPK kepada mereka karena kepatuhan melaporkan gratifikasi," kata Giri.

KPK pun memberikan penghargaan kepada DPR dan dua Kementerian itu secara simbolik. Ketua DPR Marzuki Alie dalam acara yang sama menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa banyak ruang penerimaan gratifikasi oleh anggota Dewan.

"Yang menjadi catatan, beberapa sahabat saya, ketika mereka mengembalikan pemberian, tidak menjadi masalah, ini yang ditakuti, dipanggil berulang-ulang, itu yang buat mereka takut. Bahwa mana kala mereka mengembalikan, cukup dicatat dengan dengarkan tidak dipanggil, saya yakin kalau kaya gitu yang kembalikan lebih banyak," tutur Marzuki.

Selain tiga lembaga di pemerintahan pusat tersebut, KPK memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dianggap patut mengembalikan gratifikasi, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Semarang. KPK juga memberikan penghargaan kepada Pertamina sebagai instansi yang menerapkan sistem pengendalian gratifikasi dan kepada Bank BJB Banten sebagai BUMD dengan total laporan gratifikasi terbanyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com