Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Disudutkan Media, Ini Curhat Partai Demokrat

Kompas.com - 06/12/2013, 13:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jumat (6/12/2013) pagi, saat suasana dan aktivitas di Gedung Kompleks Parlemen sepi, Fraksi Partai Demokrat mengadakan jumpa pers. Dalam undangan yang menyebar di kalangan wartawan, tak disebutkan secara persis apa agenda atau materi yang akan disampaikan Demokrat. Hanya tertulis "Jumpa pers terkait masalah terkini". Ada apa gerangan?

Sejumlah media menduga bahwa jumpa pers kali ini terkait perkelahian adik M Nazaruddin, M Nasir, dengan Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfidz. Namun, tebakan ini ternyata meleset. Jumpa pers hanya dihadiri dua pengurus Fraksi Partai Demokrat, yakni Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf dan Sekretaris Fraksi Teuku Riefky Harsha.

Nurhayati mulai mendominasi jumpa pers hari ini. Ia memulainya dengan mengungkapkan dukacita atas meninggalnya peraih Nobel Perdamaian, Nelson Mandela. 

Setelah itu, secara panjang lebar Nurhayati berkeluh kesah tentang partainya, yang menurut dia,  telah dipojokkan oleh media massa. Ia menyebutkan, selama ini kasus terkait Hambalang, Century, hingga SKK Migas selalu dikaitkan dengan Partai Demokrat dan sosok sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak ada hubungan antara Hambalang, Century, apalagi SKK Migas dengan sosok Presiden SBY. Jangan lagi membohongi masyarakat, menghubungkannya dengan Cikeas, berikan pemberitaan berimbang," kata Nurhayati.

Menurut Nurhayati, berita bohong dan memojokkan Demokrat itu hanya dilakukan beberapa media. Saat didesak untuk mengungkap identitas media itu, Nurhayati mengelak dengan alasan masyarakat sudah tahu media apa saja yang menyudutkan partainya. Nurhayati lantas menarik secarik kertas.

"Saya bacakan kembali Kode Etik Jurnalistik," ucapnya.

Meski wartawan bereaksi saat ia "menguliahi" tentang Kode Etik Jurnalistik, ia hanya tersenyum. Nurhayati membacakan pasal per pasal bunyi Kode Etik Jurnalistik yang mencakup larangan membuat berita bohong, fitnah, dan sebagainya.

"Ini bukan karangan saya. Partai Demokrat justru telah mengawal kebebasan pers dan pemberantasan korupsi," ucapnya.

Salah satu pemberitaan yang disebut Nurhayati mengganggu adalah soal sosok Bu Pur yang disamakan dengan sosok Bunda Putri. Menurutnya, keduanya adalah sosok berbeda. Nurhayati memastikan suami Bu Pur bukanlah Kepala Rumah Tangga Cikeas. Ia mengungkapkan, suami Bu Pur adalah teman satu angkatan dengan SBY di TNI.

"Kami minta dengan sudah dibacakannya kode etik, kami berharap ada berita berimbang. Istilahnya kembalilah ke jalan yang benar, ihdinasshiratal mustaqim," papar anggota Komisi VIII DPR ini.

Menyindir

Tak hanya "menguliahi" wartawan yang hadir, Nurhayati juga melontarkan sejumlah sindiran terhadap lawan politik Partai Demokrat. Salah satunya tentang kabar mangkirnya Tri Yulianto dari pemeriksaan KPK. Menurut Nurhayati, pemberitaan itu tidak benar karena Tri memang belum menerima surat panggilan dari KPK.

Ia pun menyindir sikap KPK yang lebih membiarkan seorang tersangka yang tidak juga diberikan tindakan tegas.

Seperti diketahui, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang. Meski sudah menjadi tersangka, Anas masih belum juga ditahan. Sindiran Nurhayati lainnya adalah soal sosok calon presiden yang berusaha memojokkan lawan politiknya melalui media massa.

"Orang boleh bermimpi menjadi capres, kami tidak perlu menuduh siapa pun. Kalau ingin jadi pemimpin silakan, ciptakan citra yang bagus, jangan suka fitnah," katanya.

Saat didesak apa langkah hukum yang akan dilakukan Partai Demokrat atas pemberitaan-pemberitaan ini, Nurhayati menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.

"Tidak perlu menunggu laporan, tapi bergeraklah kalau itu memang tidak benar," kata Nurhayati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com