Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Golkar Rapuh

Kompas.com - 24/11/2013, 07:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com— Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dinilai pimpinan tingkat provinsi sangat rapuh soliditasnya. Banyaknya polemik terbuka di antara pimpinan pusat adalah contoh nyata yang tidak baik. Dewan pimpinan pusat juga dinilai terlalu banyak berteori, sementara praktiknya di lapangan tidak nyata.

Hal ini disampaikan dalam Pandangan Umum DPD tingkat I pada hari kedua Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (23/11). Pandangan umum tiap provinsi disampaikan secara tertulis kepada DPP Partai Golkar. Namun, pokok-pokok pandangan umum pengurus 33 provinsi disampaikan Ketua DPD I Yogyakarta Gandung Pardiman dan Ketua DPD I Sulawesi Utara Ridwan Bae.

Ridwan menambahkan, kegagalan Partai Golkar dalam pemilu presiden akibat ketidakkompakan tokoh dan elitenya. Ketika terlalu banyak friksi, sulit memenangkan pilpres. Ridwan yang ditemui di sela-sela acara rapimnas menambahkan, ketidaksolidan DPP terjadi karena ada perbedaan dalam mekanisme memenangkan Aburizal sebagai calon presiden dari Partai Golkar.

Jika ingin memenangi Pemilu 2014, pimpinan daerah mengharapkan distribusi logistik. Pengadaan dan distribusi atribut kampanye cukup besar jumlahnya sehingga akan memakan waktu. Mereka memberi tenggat hingga Desember 2013.

Pimpinan daerah juga minta DPP fokus dan mencurahkan energi pada pemenangan pileg dan pilpres. Mereka juga meminta Aburizal menunda realisasi pembangunan kantor sekretariat partai seperti dijanjikan dalam munas di Riau. ”Pembangunan kantor tak susah kalau ARB jadi Presiden,” tutur Ridwan.

Sabtu pagi, Aburizal mengumpulkan fungsionaris DPD I seperti dilakukannya pada malam hari sebelumnya.

Tak mengelak

Atas penilaian itu, Ketua DPP Fuad Hasan Masyhur dan Wakil Ketua Umum DPP Theo Sambuaga tak mengelak. ”Kalau ada statement berbeda-beda, mungkin benar juga. Namun, kalau DPP hanya berteori, itu tak benar. Namun, masukan kami terima dan kalau relevan, perbaikan dilakukan,” ujar Theo.

Ketidaksolidan kader dan elite partai juga disampaikan Aburizal dalam pidato politik penutupan rapimnas kemarin malam. Belum bersatu, tak adanya gerakan politik sama, dan tidak ada skenario politik tunggal menjadi sebab Partai Golkar tak pernah menang pileg dan pilpres sekaligus baik tahun 1999, 2004, dan 2009.

”Masih banyak alternatif politik sehingga mesin partai tak optimal dan langkah tak bergerak dalam satu arah. Namun, untuk 2014, saya menangkap kemauan yang sangat kuat dari seluruh Indonesia dan satu skenario politik menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan. Tahun 2014 jadi momentum menyandingkan kemenangan dalam pileg dan pilpres,” tuturnya.

Penyelenggara pemilu

Terkait logistik pemilu, Aburizal mengklaim sudah disiapkan sejak dulu. Namun, sebelum dibagikan, perlu ada penanggung jawab di provinsi dan kabupaten/ kota untuk distribusi.

Dalam pidato politiknya, Aburizal bertekad memenangi Pemilu 2014 secara demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Dia mengajak semua kader dan elite meningkatkan kerja politik, tidak membuat tindakan kontraproduktif, dan memenangkan hati rakyat.

Aburizal mengajak semua parpol peserta pemilu berkompetisi secara adil agar Pemilu 2014 demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, diharapkan bekerja profesional, mandiri, dan tak diintervensi. (JUM/INA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com