Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa KPK Putar Rekaman soal British Virgin Island di Sidang Luthfi

Kompas.com - 22/11/2013, 05:20 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/11/2013) dini hari, memutar rekaman pembicaraan telepon antara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan seseorang, membahas British Virgin Island (BVI).

Rekaman diputar dalam sidang pemeriksaan perkara dugaan suap penetapan kuota impor daging sapi, dengan Luthfi sebagai terdakwa, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. "Jadi, British Virgin Island ini adalah salah satu yang disebut tempat pencucian uang. Ada informasi penyimpanan uang pengusaha-pengusaha dari sejumlah negara," kata Jaksa Wawan Yunarwanto.

Ada dua kali percakapan yang direkam, yakni pada 11 Januari 2013 dan 29 Januari 2013. Luthfi memanggil pria tersebut "Dokter". Ketika ditanya jaksa, Luthfi mengaku tidak ingat lawan bicaranya di telepon itu. "Saya tidak ingat ini yang ngomong siapa," kata Luthfi.

Pada rekaman pembicaraan itu, lawan bicara Luthfi membicarakan soal keuntungan berinvestasi di BVI. "Keuntungan BVI adalah tidak perlu membayar pajak penghasilan atau coorporate income tax atau seluruh bisnisnya. Tapi, Pemerintah Hongkong dan bank di Hongkong mempunyai peraturan tentang asal-usul uang," ucap pria tersebut.

Sementara Luthfi pada percakapan pertama lebih banyak mengiyakan ucapan pria tersebut. Saat ditanya jaksa, Luthfi mengaku hanya ingin mengetahui informasi tentang BVI. "Tidak ada kaitannya dengan saya ingin menyimpan apa. Saya ingin cari informasi bagaimana situasi. Saya bertanya ke pengusaha yang memang biasa mengenali dunia itu," kata Luthfi.

Jaksa kembali mencecar Luthfi mengenai lawan bicaranya. Sebab, Luthfi mencari informasi soal BVI kepada orang tersebut. "Dia pengusaha Tionghoa yang punya bisnis jual beli tambang dengan China. Ketemu begitu dan dialog dan waktu kunjungan orang-orang China. Namanya, nama China jadi saya enggak begitu ingat," terang Luthfi.

Dalam kasusnya, Luthfi didakwa bersama Fathanah menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Mereka juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang diduga hasil korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com