Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Ical Bakal Digoyang di Rapimnas Golkar?

Kompas.com - 22/11/2013, 03:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih rendahnya elektabilitas Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar bukan isu tunggal dalam rapat pimpinan nasional kelima partai itu. Masa tugas Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga ramai dipersoalkan sejumlah pengurus daerah dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai 23 November 2013 ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengakui banyak pengurus daerah yang mempersoalkan masa jabatan Ical. Terpilih dan ditetapkan pada 2009, masa jabatan Ical akan berakhir pada 2015.

Sementara itu, kata Fadel, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar menyatakan masa jabatan ketua umum adalah lima tahun. "Hal ini dinilai sejumlah pengurus daerah bertentangan. Saya rasa yang akan banyak dipersoalkan besok," ujar dia di sela acara makan malam bersama di kediaman Ical, Kamis (21/11/2013) malam.

Fadel mengatakan pada Musyawarah Nasional (Munas) 2009, Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Jusuf Kalla, mengusulkan agar masa jabatan ketua umum pada periode berikutnya diperpanjang. Menurut Fadel, motif Kalla adalah memenangkan Surya Paloh yang menjadi kompetitor Ical untuk posisi ketua umum itu.

Ternyata Munas 2009 menempatkan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dengan usul Kalla diterapkan. Namun, pengurus daerah mempersoalkan perpanjangan masa jabatan yang diperpanjang itu karena kemudian tak pernah ada perubahan AD/ART.

Fadel melihat persoalan masa jabatan Ical ini bisa mengancam posisi pemilik Bakrie Grup di tampuk kepemimpinan Partai Golkar. Pasalnya, forum rapimnas bisa menjadi ajang menggulirkan usul penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melakukan pergantian ketua umum Partai Golkar pada 2014.

Incaran

Jika sampai usul penyelenggaraan munaslub digulirkan, diperkirakan rapimnas partai ini akan berjalan semakin panas. Banyak tokoh Partai Golkar akan berebut mengincar posisi puncak itu.

Posisi ketua umum dinilai cukup menggiurkan karena akan memiliki kuasa besar dalam Pemilihan Presiden 2014. "Ketua Umum Partai Golkar ini berkuasa dalam menentukan kabinet, menetapkan kebijakan koalisi, sampai persiapan pemilihan ketua umum baru. Sangat strategis dan sangat kuat," imbuh Fadel.

Fadel mencium gelagat ada upaya untuk mempercepat penyelesaian masa jabatan Ical. "Supaya mereka ini punya otoritas, kalau mereka terpilih ketua umum. Saya bisa mengerti ini, tapi harus dibawa ke munaslub," ujarnya.

Menilik bursa calon ketua umum Partai Golkar, saat ini sudah ada satu calon yang mendeklarasikan diri secara resmi. Dia adalah Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Agung mendapat dukungan penuh dari organisasi pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957. Deklarasi dilakukan pada awal November lalu. Agung pun menyatakan siap maju dalam kompetisi calon ketua umum Partai Golkar.

Nama lainnya yang sempat terdengar akan maju ialah Ade Komaruddin dan Fadel Muhammad. Namun, di sela acara perayaan ulang tahun Ical di kantor DPP Partai Golkar pekan lalu, Ade enggan berkomentar soal hal ini.

Menurut Ade, saat ini semua energi partai dan personelnya tengah fokus menyukseskan pemilu legislatif. "Jangan utak-atik soal (ketua umun partai) itu karena bisa mengganggu," kata dia.

Sementara Fadel mengaku sudah diminta oleh para pengurus daerah Golkar di wilayah Indonesia Timur. "Tapi, saya belum jawab apakah akan maju atau tidak, masih saya pertimbangkan," ujar dia.

Harapan Kosgoro

Bendahara Umum Kosgoro Setya Novanto membantah ada korelasi antara keluhan para pengurus daerah tentang masa jabatan Ical dan pendeklarasian Agung. Menurut dia, pendeklarasian Agung adalah hal yang wajar saja.

Setya pun mengatakan Agung sudah menyatakan tak akan membuat manuver dalam waktu dekat. "Pak Agung tetap menghormati mendukung kemajuan pilpres. Artinya, mendukung pemenangan Pak Aburizal. Itu yang saya tanyakan langsung sendiri dan sudah clear," ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini pun mengaku belum mendengar ada pengurus daerah yang mengusulkan digelarnya munaslub. Dia berharap wacana itu jangan sampai dimunculkan dalam forum rapimnas.

"Mungkin itu hanya pemikiran pihak tertentu saja," harap Setya. Dia mengatakan rapimnas sudah diatur dengan baik dan sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada. "Mudah-mudahan nggak ada (usul munaslub)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com