Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Saya Tak Undang DPD II ke Rapimnas

Kompas.com - 20/11/2013, 14:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung membantah telah mengundang pengurus Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (kabupaten dan kota) untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Akbar menyampaikan, dirinya tak memiliki kapasitas untuk menentukan urgensi Rapimnas yang memungkinkannya mengundang pengurus DPD II Partai Golkar.

"Saya tidak pernah ajak DPD II. Saya hanya mengatakan bahwa pengalaman kami pernah mengundang DPD II karena ada urgensinya waktu itu," kata Akbar saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Akbar menjelaskan, pada 2004 dirinya yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar memang mengundang DPD II untuk hadir dalam Rapimnas. Beberapa alasannya adalah karena kehadiran pengurus DPD II dianggap penting untuk menyukseskan pemilihan umum dan konvensi Partai Golkar pada tahun tersebut. Namun, kata Akbar, saat ini belum ada keputusan mengenai urgensi mengundang DPD II ikut hadir di Rapimnas. Terlebih sesuai AD/ART Golkar, DPD II tidak diharuskan hadir dalam Rapimnas.

"(Tahun) 2004 alhamdulillah kita menang. Kalau sekarang saya tidak bisa katakan (soal penting  atau tidaknya). Saya hanya bisa katakan pada waktu zaman saya," tandasnya.

Sebelumnya, Akbar Tandjung menyampaikan adanya keluhan dari pengurus daerah tingkat II terhadap Aburizal (Ical) Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, lantaran elektabilitasnya sebagai capres dalam pemilu tahun depan tak kunjung memuaskan dalam sejumlah survei. Selain itu, janji Ical untuk memberikan bantuan dana logistik juga tak terealisasi.

Namun, DPP Partai Golkar berkeras bahwa rapimnas tetap hanya diikuti DPD Golkar tingkat I lantaran sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Ketua DPD Kota Banda Aceh Muntasir Hamid mengatakan, akan ada ratusan pengurus DPD II yang datang ke Rapimnas Golkar yang digelar akhir pekan ini di Jakarta. Ia mengatakan, jika kehadiran DPD II ditolak, maka itu sama dengan membuka aib sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com