Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Waspadai Delegitimasi MK!"

Kompas.com - 15/11/2013, 07:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kericuhan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan sebagai bagian dari deligitimasi lembaga pengawal konstitusi tersebut. Aksi tersebut dikhawatirkan tak murni aksi ketidakpuasan dari penggugat sengketa pilkada yang ditangani lembaga itu.

"Saya khawatirk ada gejala delegitimasi seolah MK tidak bisa diandalkan lagi. Ini patut dicurigai sebagai upaya yang berlanjut untuk merusak kredibilitas MK," kata anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah, dalam siaran pers, Jumat (15/11/2013). Meski demikian dia berpendapat peristiwa itu tak perlu didramatisir.

Fahri melihat kericuhan yang terjadi pada Kamis (14/11/2013) siang itu sudah terlalu didramatisir. Dia pun berkeyakinan ada pihak tertentu yang sengaja mendorong kericuhan itu dengan kepentingan terkait Pemilu 2014.

Atas insiden itu Fahri mengimbau Kapolri Jendral Sutarman mengerahkan personelnya untuk turut mengamankan persidangan di MK. "Ini mulai berbahaya dan semua pihak harus mewaspadai ada kelompok yang menginginkan agar sebelum atau saat pemilu nanti tak ada lembaga kredibel," ujarnya.

Seperti diberitakan, sidang putusan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang Provinsi Maluku di MK berlangsung ricuh, Kamis (14/11/2013). Massa yang diduga berasal dari kubu pasangan Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji mengamuk dan mengobrak-abrik ruang sidang pleno MK.

Saat pembacaan sidang putusan, massa pendukung pasangan bernomor urut empat tersebut, yang berada di luar sidang pleno di lantai dua, berteriak-teriak. Saat itu, majelis hakim sudah menolak permohonan pemohon.

Massa kemudian melemparkan kursi-kursi pengunjung dan merusak properti MK. Sesaat kemudian, massa masuk ke ruang sidang pleno dan mengacaukan sidang.

Karena situasi kacau, majelis hakim menunda sidang dan memilih meninggalkan ruangan sidang. Aparat kepolisian yang tidak menduga kejadian tersebut baru masuk ke ruang sidang ketika ruangan sudah berantakan.

Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan sengketa Pilkada Maluku sudah diputuskan pada Juli 2013, dengan perintah pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur. "Sidang tadi sebenarnya hanya menetapkan hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Timur, (yang) tetap menunjukkan pemohon kalah," ujar dia kepada BBC Indonesia, Kamis.

Hamdan mengatakan kerusuhan di ruang sidang ini merupakan kejadian pertama dalam sejarah MK. Berdasarkan peristiwa tersebut, kata dia, MK akan memperketat prosedur untuk masuk mengikuti persidangan di ruang sidang utama MK. "Kami tidak menduga bisa seperti ini. Biasanya keributan di luar ruang sidang," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com