Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Silakan Demo, asal Jangan Lumpuhkan Negara

Kompas.com - 13/11/2013, 11:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memperingatkan mahasiswa untuk menjaga diri di setiap melakukan aksi protes untuk pemerintah.

Mahfud menegaskan, semua warga negara boleh melemparkan kritik, bahkan protes, tetapi jangan sampai melumpuhkan negara.

"Semua boleh kritik, tapi jangan sampai membuat negara lumpuh, dan pemerintah tidak bisa bekerja," kata Mahfud di depan ratusan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam sebuah seminar bertajuk Capres Bicara Pajak untuk Indonesia yang Mandiri, di Gedung Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (13/11/2013).

Apa yang dilontarkan Mahfud berkaitan dengan semangat para mahasiswa yang siap mengawal penuh dan berkorban agar pajak yang diterima negara dapat dikelola penuh untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Mahfud, semangat dari para mahasiswa sudah sangat baik, tetapi perlu dibatasi dengan koridor yang jelas. Dalam seminar itu, Mahfud mengutip sebuah kalimat yang berbunyi, "Enam puluh tahun kamu diperintah oleh pemerintah yang jahat itu lebih baik daripada semalam kamu tidak dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat."

Kutipan itu, kata Mahfud, bukan untuk menoleransi pemerintah yang jahat, tetapi harus diartikan betapa pentingnya sebuah pemerintahan yang berdaulat.

"Dua jam saja negara lumpuh, itu bisa mengubah banyak hal. Jadi, boleh lakukan apa pun, tapi jangan sampai pemerintahan lumpuh," ujar Mahfud yang disambut tepuk riuh ratusan mahasiswa peserta seminar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com