Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Bandingkan Kebebasan di Era SBY dan Orde Baru

Kompas.com - 25/10/2013, 11:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Kabinet Dipo Alam membanggakan kebebasan berpendapat di masa sembilan tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada penangkapan terhadap mereka yang mengkritik meskipun tanpa bukti. Tidak ada juga media massa yang diberedel.

"Tidak ada yang ditangkap masuk penjara karena kritik Presiden. Tidak ada beredel untuk pers. Bebas kritik walau mengutip sana-sini tanpa bukti," kata Dipo melalui akun Twitter-nya @dipoalam49, Jumat (25/10/2013).

Dipo menyinggung penahanan terhadapnya menjelang Pemilihan Presiden tahun 1977. Ketika itu, Dipo mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden. Dipo merasa seperti ayam yang ditangkap lalu dilepas tanpa pengadilan.

DOK. INSTAGRAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Dipo bercerita, ia dipanggil Pangkopkamtib Soedomo satu hari setelah dibebaskan dari tahanan. Kepada Soedomo, Dipo bertanya mengapa dirinya ditahan. Jawaban Soedomo ketika itu, menurut Dipo, lantaran dirinya mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden.

Dalam rangkaian tweet-nya, Dipo bercerita isi pembicaraan dengan Soedomo. Salah satunya berisi nasihat dari Soedomo.

"Nasihat saya, Dipo. Kamu boleh kritik jenderal dan menteri siapa saja. Tapi jangan sekali-kali yang 'satu' itu dan keluarganya," kata Dipo menirukan pernyataan Soedomo.

Dipo kemudian membandingkan dengan apa yang dialami SBY dan keluarganya selama sembilan tahun terakhir. Di era reformasi, "yang satu itu dan keluarganya" bisa "bebas-bas dikritik (sampai) bonyok-nyok," kata dia.

Dipo lalu menyinggung kampanye yang semakin masif belakangan ini soal kondisi orde baru (orba). Dengan memasang wajah Presiden kedua Soeharto, kampanye dalam berbagai media itu menyebut bahwa zaman orba lebih enak.

"Piye Kabare? Enak jaman ku to? 32 tahun Presiden aman tenterem daripada kritik pers," kata Dipo.

Di akhir tweet-nya, Dipo berpesan kepada mereka yang ingin menggantikan SBY sebagai Presiden di 2014.

"Masa Kepresidenan SBY tinggal setahun lagi genap 10 tahun. Yang menggadang-gadang capres, sabar, SBY tidak bisa maju Presiden lagi," tulisnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY merasa dirinya salah satu korban pers. Namun, SBY berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.

Ketika bersilaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Selatan, SBY curhat mengenai pemberitaan media massa, antara lain berita-berita yang muncul karena sumbernya tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melalui cross-check.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com