Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Penundaan DPT Hanya Karena Rekomendasi Bawaslu

Kompas.com - 23/10/2013, 21:15 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional hingga Minggu (4/11/2013). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penundaan itu semata untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU sendiri berpendapat, DPT sudah cukup bersih, valid, dan akurat.

"Yang jadi dasar (penundaan DPT ) adalah ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, bahwa rekomendasi Bawaslu wajib ditindaklanjuti," ujar Husni usai rapat pleno terbuka penetapan DPT nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Dia meyakini, data yang dimilikinya berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), daftar pemilih sementara (DPS), dan DPS hasil merupakan data yang bersih, valid, dan akurat.

"Kalau keyakinan penyelenggara pemilu ya begitu (bersih, valid dan akurat)," katanya.

KPU memutuskan menunda tahapan penetapan DPT secara nasional selama dua pekan. Penundaan itu diputusakan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (23/10/2013).

"Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk menyelesaikan hal-hal yang kurang," ujar Husni.

Sebelum penundaan itu diputuskan, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan rekomendasi pihaknya agar KPU melakukan penundaan penetapan DPT nasional.

"Kami menyampaikan rekomendasi, agar KPU lakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya sampai 4 November," kata Muhammad dalam rapat pleno.

Dia mengatakan, Bawaslu meminta KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan. Pencermatan itu, katanya, dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan data pemilih pemilu seperti Kementerian Dalam Negeri dan partai politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com