Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK dan Kompolnas Beberkan Data Sutarman, Rapat Digelar Tertutup

Kompas.com - 16/10/2013, 11:09 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/10/2013). Kedua lembaga ini diundang untuk memberikan data soal calon tunggal kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman.

Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi III dan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy. Sebelum rapat dimulai, kedua pimpinan lembaga dimintakan pendapatnya soal rapat tersebut apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup.

"Pimpinan, karena ini menyangkut pribadi seseorang, alangkah baiknya kalau disampaikan dalam forum tertutup," ujar Komisioner Kompolnas Logan Siagian di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Permintaan serupa juga disampaikan Kepala PPATK M Yusuf.

"Kami akan menyampaikan transaksi-transaksi yang dilakukan bersangkutan. Maka dari itu, karena ini sifatnya rahasia, lebih baik dalam forum tertutup juga," kata Yusuf.

Pemanggilan PPATK dan Kompolnas ini merupakan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri. Selain memanggil kedua lembaga ini, Komisi III DPR juga telah membuat pengumuman masyarakat untuk menerima masukan soal sosok Sutarman. Namun, sejauh ini, belum ada masukan yang sifatnya signifikan.

"Sampai sejauh ini belum ada yang urgen dan signifikan laporan tentang Sutarman. Sembilan fraksi di Komisi III juga masih mendukung. Tapi, ini masih tergantung data yang disampaikan Kompolnas dan PPATK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Bambang menuturkan, Sutarman bisa saja batal terpilih apabila nanti ada laporan yang dianggap mengganggu kredibilitasnya menjadi kapolri.

"Bisa saja tidak dipilih. Kalau begitu, pemilihan tidak bisa dilakukan aklamasi, melainkan dengan voting," ucap Bambang.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengatakan Kompolnas diminta Komisi III untuk memberikan paparan terkait Sutarman sebagai lembaga di luar institusi Polri yang secara sah untuk memberikan penilaian kepada calon kapolri.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan paparan mengenai transaksi keuangan yang selama ini dilakukan Sutarman selama bertugas sebagai aggota kepolisian. Data tersebut perlu diungkap untuk mengetahui, apakah selama ini ada indikasi mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu memiliki rekening gendut atau tidak.

"Kami akan ungkap apa adanya," katanya melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Presiden SBY telah mengajukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Timur Pradopo ke DPR RI. Rencananya, Sutarman akan menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, Kamis (17/10/2013) besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com