PPATK dan Kompolnas Beberkan Data Sutarman, Rapat Digelar Tertutup

Kompas.com - 16/10/2013, 11:09 WIB
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendatangi rumah calon Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, di kawasan Bintaro, Rabu (9/10/2013). Kedatangan Komisi III DPR ini merupakan salah satu rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. Kompas.com/SABRINA ASRILKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendatangi rumah calon Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, di kawasan Bintaro, Rabu (9/10/2013). Kedatangan Komisi III DPR ini merupakan salah satu rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/10/2013). Kedua lembaga ini diundang untuk memberikan data soal calon tunggal kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman.

Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi III dan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy. Sebelum rapat dimulai, kedua pimpinan lembaga dimintakan pendapatnya soal rapat tersebut apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup.

"Pimpinan, karena ini menyangkut pribadi seseorang, alangkah baiknya kalau disampaikan dalam forum tertutup," ujar Komisioner Kompolnas Logan Siagian di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Permintaan serupa juga disampaikan Kepala PPATK M Yusuf.

"Kami akan menyampaikan transaksi-transaksi yang dilakukan bersangkutan. Maka dari itu, karena ini sifatnya rahasia, lebih baik dalam forum tertutup juga," kata Yusuf.

Pemanggilan PPATK dan Kompolnas ini merupakan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri. Selain memanggil kedua lembaga ini, Komisi III DPR juga telah membuat pengumuman masyarakat untuk menerima masukan soal sosok Sutarman. Namun, sejauh ini, belum ada masukan yang sifatnya signifikan.

"Sampai sejauh ini belum ada yang urgen dan signifikan laporan tentang Sutarman. Sembilan fraksi di Komisi III juga masih mendukung. Tapi, ini masih tergantung data yang disampaikan Kompolnas dan PPATK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang menuturkan, Sutarman bisa saja batal terpilih apabila nanti ada laporan yang dianggap mengganggu kredibilitasnya menjadi kapolri.

"Bisa saja tidak dipilih. Kalau begitu, pemilihan tidak bisa dilakukan aklamasi, melainkan dengan voting," ucap Bambang.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengatakan Kompolnas diminta Komisi III untuk memberikan paparan terkait Sutarman sebagai lembaga di luar institusi Polri yang secara sah untuk memberikan penilaian kepada calon kapolri.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan paparan mengenai transaksi keuangan yang selama ini dilakukan Sutarman selama bertugas sebagai aggota kepolisian. Data tersebut perlu diungkap untuk mengetahui, apakah selama ini ada indikasi mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu memiliki rekening gendut atau tidak.

"Kami akan ungkap apa adanya," katanya melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Presiden SBY telah mengajukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Timur Pradopo ke DPR RI. Rencananya, Sutarman akan menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, Kamis (17/10/2013) besok.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Nasional
Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.