Kompas.com - 16/10/2013, 11:09 WIB
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendatangi rumah calon Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, di kawasan Bintaro, Rabu (9/10/2013). Kedatangan Komisi III DPR ini merupakan salah satu rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. Kompas.com/SABRINA ASRILKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendatangi rumah calon Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, di kawasan Bintaro, Rabu (9/10/2013). Kedatangan Komisi III DPR ini merupakan salah satu rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (16/10/2013). Kedua lembaga ini diundang untuk memberikan data soal calon tunggal kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman.

Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi III dan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy. Sebelum rapat dimulai, kedua pimpinan lembaga dimintakan pendapatnya soal rapat tersebut apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup.

"Pimpinan, karena ini menyangkut pribadi seseorang, alangkah baiknya kalau disampaikan dalam forum tertutup," ujar Komisioner Kompolnas Logan Siagian di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).

Permintaan serupa juga disampaikan Kepala PPATK M Yusuf.

"Kami akan menyampaikan transaksi-transaksi yang dilakukan bersangkutan. Maka dari itu, karena ini sifatnya rahasia, lebih baik dalam forum tertutup juga," kata Yusuf.

Pemanggilan PPATK dan Kompolnas ini merupakan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri. Selain memanggil kedua lembaga ini, Komisi III DPR juga telah membuat pengumuman masyarakat untuk menerima masukan soal sosok Sutarman. Namun, sejauh ini, belum ada masukan yang sifatnya signifikan.

"Sampai sejauh ini belum ada yang urgen dan signifikan laporan tentang Sutarman. Sembilan fraksi di Komisi III juga masih mendukung. Tapi, ini masih tergantung data yang disampaikan Kompolnas dan PPATK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang menuturkan, Sutarman bisa saja batal terpilih apabila nanti ada laporan yang dianggap mengganggu kredibilitasnya menjadi kapolri.

"Bisa saja tidak dipilih. Kalau begitu, pemilihan tidak bisa dilakukan aklamasi, melainkan dengan voting," ucap Bambang.

Sebelumnya, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengatakan Kompolnas diminta Komisi III untuk memberikan paparan terkait Sutarman sebagai lembaga di luar institusi Polri yang secara sah untuk memberikan penilaian kepada calon kapolri.

Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan paparan mengenai transaksi keuangan yang selama ini dilakukan Sutarman selama bertugas sebagai aggota kepolisian. Data tersebut perlu diungkap untuk mengetahui, apakah selama ini ada indikasi mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu memiliki rekening gendut atau tidak.

"Kami akan ungkap apa adanya," katanya melalui pesan singkat yang diterima wartawan.

Presiden SBY telah mengajukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Timur Pradopo ke DPR RI. Rencananya, Sutarman akan menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, Kamis (17/10/2013) besok.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Nasional
Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Nasional
Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Nasional
Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Nasional
Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.