SBY Ingin Hukum Bicara, Bukan Opini

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap semua pihak menjaga wibawa dan kehormatan pengadilan. Hukum yang harus berbicara dalam penyelesaian masalah tindak pidana.

"Biarlah hukum yang berbicara, bukan politik. Biarlah para hakim yang memutuskan berdasarkan bukti otentik. Biarlah pengadilan kita berdiri tegak di atas bukti yang solid, bukan oleh opini yang menyesatkan dan menciptakan kabut yang menutupi peristiwa yang sesungguhnya," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Hal itu dikatakan Daniel menyikapi pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah yang meragukan bantahan Presiden Yudhoyono terkait Bunda Putri. Daniel mengatakan, Presiden berharap pengadilan bebas dari pengaruh politik mana pun. Pengadilan juga diharapkan mampu menguji kebenaran setiap keterangan para saksi atau terdakwa.

"Pengadilan yang transparan harus mampu membuat semuanya jelas agar publik bisa membedakan apa yang dapat diklarifikasi sebagai keterangan, petunjuk, bukti, atau sekadar bualan semata untuk menjatuhkan kebenaran dari jangkauan hukum," kata Daniel.

Seperti diberitakan, Fahri menyebut Presiden Yudhoyono hanya berpura-pura tidak mengenal Bunda Putri. Ketika bersaksi, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyebut Bunda Putri sangat dekat dengan Presiden Yudhoyono.

Menurut Fahri, setiap orang yang mengatasnamakan Presiden Yudhoyono selalu dikonfirmasi terlebih dulu oleh LHI. Sebaliknya, Presiden menyebut LHI sebagai pembohong dan hanya ingin mengalihkan kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.