Kompas.com - 08/10/2013, 16:35 WIB
Basuki Tjahaja Purnama. TRIBUNNEWS/DANY PERMANABasuki Tjahaja Purnama.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra menilai sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum pantas menjadi wakil presiden. Ahok diminta fokus menyelesaikan persoalan-persoalan di Ibu Kota.

"Kami sudah mempertimbangkan Ahok jadi wagub untuk membenahi Jakarta. Baru setahun langsung jadi wapres, tidak pantas jugalah Ahok," ujar anggota Dewan Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Kompleks Parlemen, Selasa (8/10/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, Basuki masih perlu menyelesaikan tugasnya. Menurut Martin, pasangan Jokowi-Basuki saat ini adalah pasangan yang serasi untuk memperbaiki Ibu Kota. Oleh karena itu, keduanya diharapkan bisa menyelesaikan tugas hingga selesai masa tugasnya.

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

Sebelumnya, Cyrus Network merilis tingkat elektabilitas sejumlah tokoh di Indonesia yang dinilai pantas menjadi calon wakil presiden. Hasil yang cukup mengejutkan, nama Basuki Tjahaja Purnama memiliki tingkat elektabilitas sebesar 21 persen, menyamai peringkat dua, Dahlan Iskan. Di tempat ketiga, muncul nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan persentase 16 persen, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo dengan persentase 9,9 persen, dan yang terakhir ialah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dengan persentase sebanyak 2,9 persen.

Sementara itu, di kursi calon presiden, nama Joko Widodo masih mengungguli nama-nama lain. Jokowi berada di urutan pertama dengan persentase 45,6 persen. Urutan kedua ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 13,8 persen, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan persentase 12,5 persen, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dengan persentase 7 persen, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan persentase 5,5 persen, dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan persentase 6,1 persen. Martin melihat, survei tersebut mencerminkan ada kemajuan besar dalam cara berpikir masyarakat.

"Sekarang bukan lagi melihat primordial seseorang, tapi prestasi seseorang. Ini juga yang membuat Gerindra bekerja keras habis-habisan untuk mendukung agar Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur," kata Martin.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.