Kompas.com - 08/10/2013, 16:35 WIB
Basuki Tjahaja Purnama. TRIBUNNEWS/DANY PERMANABasuki Tjahaja Purnama.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra menilai sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum pantas menjadi wakil presiden. Ahok diminta fokus menyelesaikan persoalan-persoalan di Ibu Kota.

"Kami sudah mempertimbangkan Ahok jadi wagub untuk membenahi Jakarta. Baru setahun langsung jadi wapres, tidak pantas jugalah Ahok," ujar anggota Dewan Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Kompleks Parlemen, Selasa (8/10/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, Basuki masih perlu menyelesaikan tugasnya. Menurut Martin, pasangan Jokowi-Basuki saat ini adalah pasangan yang serasi untuk memperbaiki Ibu Kota. Oleh karena itu, keduanya diharapkan bisa menyelesaikan tugas hingga selesai masa tugasnya.

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

Sebelumnya, Cyrus Network merilis tingkat elektabilitas sejumlah tokoh di Indonesia yang dinilai pantas menjadi calon wakil presiden. Hasil yang cukup mengejutkan, nama Basuki Tjahaja Purnama memiliki tingkat elektabilitas sebesar 21 persen, menyamai peringkat dua, Dahlan Iskan. Di tempat ketiga, muncul nama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan persentase 16 persen, pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo dengan persentase 9,9 persen, dan yang terakhir ialah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dengan persentase sebanyak 2,9 persen.

Sementara itu, di kursi calon presiden, nama Joko Widodo masih mengungguli nama-nama lain. Jokowi berada di urutan pertama dengan persentase 45,6 persen. Urutan kedua ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 13,8 persen, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan persentase 12,5 persen, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dengan persentase 7 persen, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan persentase 5,5 persen, dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan persentase 6,1 persen. Martin melihat, survei tersebut mencerminkan ada kemajuan besar dalam cara berpikir masyarakat.

"Sekarang bukan lagi melihat primordial seseorang, tapi prestasi seseorang. Ini juga yang membuat Gerindra bekerja keras habis-habisan untuk mendukung agar Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur," kata Martin.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.