Kompas.com - 08/10/2013, 04:42 WIB
Staf pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan, Ahhmad Zaky (kiri berkacamata) di jemput paksa sejumlah penyidik KPK, usai menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (29/5/2013), malam. Berdasarkan hukum acara, KPK berhak melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap Ahmad Zaky yang telah tiga kali mangkir dari pemanggilan pemeriksa KPK.

KOMPAS/ALIF ICHWANStaf pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan, Ahhmad Zaky (kiri berkacamata) di jemput paksa sejumlah penyidik KPK, usai menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (29/5/2013), malam. Berdasarkan hukum acara, KPK berhak melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap Ahmad Zaky yang telah tiga kali mangkir dari pemanggilan pemeriksa KPK.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Rumah seharga Rp 6 miliar di Jalan Samali, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang pernah ditempati mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, diaku sebagai milik sekretaris pribadi Luthfi, Ahmad Zaky. Rumah tersebut ditempati Luthfi untuk sementara waktu, tanpa ada uang sewa.

"Setelah saya rehab ditempati Luthfi sebagai sewa, tapi tidak pernah saya minta uang sewanya karena dia guru ngaji saya," terang Zaky saat bersaksi untuk Luthfi dalam sidang kasus dugaan pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (7/10/2013) malam.

Menurut Zaky, rumah itu dia beli dengan cara kredit pada Agustus 2011. Kini, rumah tersebut masuk dalam daftar sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Luthfi.

Menanggapi kesaksian tersebut, Luthfi justru membantah berencana menyewa rumah itu. Menurut Luthfi, yang terjadi adalah Zaky menawarkan dia dan keluarganya tinggal sementara di rumah itu. Tawaran disampaikan karena rumah Luthfi di daerah Condet, Jakarta Timur, masih dalam proses pembangunan.

Luthfi mengaku butuh menggunakan rumah yang lebih besar karena harus banyak menerima tamu setelah ditunjuk menjadi pelaksana tugas dan kemudian diangkat sebagai Presiden PKS menggantikan Tifatul Sembiring yang diangkat menjadi menteri pada 2009. "Saya tinggal di Samali karena rumah di Condet belum jadi. Begitu yang mulia," terang Luthfi.

Zaky bersaksi terkait dakwaan pencucian uang yang menjerat Luthfi. Dalam kasus ini, Luthfi dan kawan dekatnya, Ahmad Fathanah, didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang terkait rekomendasi kuota impor sapi di Kementerian Pertanian. Mereka didakwa menerima Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utara untuk pengurusan rekomendasi kuota itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Nasional
Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Nasional
Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.