Masih 20,3 Juta Data Pemilih Tidak Sinkron

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyandingkan data pemilih dan data penduduk versi pihak masing-masing, Jumat (4/10/2013). Dari hasil penyandingan itu, ditemukan 20,3 juta data pemilih tidak sinkron.

"Masih ada data yang harus disinkronkan. Kurang lebih 20,3 juta penduduk," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Kata dia, 160 juta data pemilih yang dimiliki KPU sudah sinkron dengan data Kemendagri. Ia mengatakan, sinkron berarti elemen data yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif sama, antara dua pihak.

"Minimal lima, yaitu NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kalau kurang dari minimal nanti ada yang menggugat karena tidak memenuhi syarat," jelasnya.

Dia memastikan, ketidakcocokan data tersebut disebabkan persoalan teknis penyajian data di antara dua lembaga itu. Karenanya, tutur Irman, KPU dan Kemendagri bersepakat, KPU melengkapi elemen data dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) agar sesuai dengan penyajian data Kemendagri dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Kami sepakat, KPU melengkapi elemen datanya. Saya sampaikan lagi itu bukan perbedaan datanya, tapi elemennya. Perbedaannya itu 190 dari kita DP4, DSHP-nya 181. Tidak ada masalah perubahan data, mungkin ada yang pindah, meninggal, jadi TKI. Tapi yang 181 kita usahakan elemen datanya sama, nama, alamat, NIK-nya," jelas Irman.

Dia menyatakan, diharapkan, tepat pada waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota, 13 Oktober mendatang, 20,3 juta data yang tidak sinkron itu dapat dibenahi. Untuk mempercepat kinerjanya, kata dia, Tim Teknis Kemendagri akan membantu Tim KPU.