Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Wajib Buka Data Pemilih ke Pemerintah, DPR, dan Bawaslu

Kompas.com - 25/09/2013, 07:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com — Banyak pihak masih meragukan akurasi dan kesahihan daftar pemilih yang dimutakhirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, KPU diminta membuka dan membuktikan akurasi data pemilih itu di hadapan pemerintah, DPR, dan Badan Pengawas Pemilu, sebelum menetapkannya.

"Kami minta KPU mengecek keseluruhan data pemilih. DPT (daftar pemilih tetap, red) bisa ditetapkan dan diumumkan kepada publik sepanjang diyakini akurasinya tinggi. Ya (sebelum ditetapkan) harus ditunjukkan dulu kepada DPR dan pemerintah), termasuk juga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo usai rapat tertutup antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, Rabu (25/9/2013), di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.

Arif menekankan hal itu untuk memastikan akurasi daftar pemilih yang seyogianya ditetapkan 23 OKtober 2013 mendatang. Akurasi itu berarti, kata dia, tidak ada lagi data ganda atau satu pemilih tercatat lebih dari satu kali. "Dan, (saat ini) masih ada warga negara yang berkategori pemilih yang belum terdaftar. Itu tugas KPU memasukkannya dalam daftar pemilih," tegas anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

KPU, ujar Arif, akan terus diajak untuk membuktikan bahwa mereka telah memperbaiki atau memutakhirkan data pemilih. "Dan bisa meyakinkan semua pihak, baik pemerintah maupun Komisi II DPR, bahwa proses pemutakhiran berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya adalah DPT yang akurat," tutur dia.

Untuk lebih memastikan akurasi data pemilih, kata Arif, DPR bersama pemerintah dan Bawaslu akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek daftar pemilih di daerah dan proses pemutakhirannya. Pengecekan, ujar dia, akan dilakukan secara acak.

Arif berharap persoalan karut-marut DPT pada Pemilu 2009 tidak terulang. Apalagi, ujar dia, persoalan DPT juga akan berimbas pada masalah penyediaan logistik pemilu, rekapitulasi suara, hingga penghitungan alokasi kursi DPR untuk para peserta pemilu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kementeriannya juga turut menguji akurasi data pemilih yang diperbarui KPU. "Kami cek, apakah data KPU itu sudah masuk ke sistem. Kami cek sampai dijamin akurasinya," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com