JK Diminta Bantu Tindak Lanjuti Islah di Sampang

Kompas.com - 04/10/2013, 14:59 WIB
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi paparan dalam Konvensi Ujian Nasional yang digelar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (26/9/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoMantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi paparan dalam Konvensi Ujian Nasional yang digelar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla alias JK, diminta membantu menindaklanjuti perdamaian atau islah antar-pihak yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur. Dengan peran JK, semua pihak diharapkan dapat menerima islah.

Harapan itu disampaikan perwakilan warga Sampang, baik dari Syiah maupun Sunni, ketika bertemu JK di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Mereka yang datang di antaranya Nur Tamam, Ketua Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI); dan kiai setempat, KH Syuaibi. Mereka datang didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU).

Kepada JK, mereka menjelaskan proses islah yang dimediasi oleh LPUI. Menurut mereka, Tim Rekonsiliasi yang diketuai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la tidak banyak bergerak. Untuk itu, LPUI membantu merangkul kedua pihak untuk berdamai.

"Semua ingin perdamaian. Sekarang sudah tidak ada lagi permasalahan Sunni-Syiah. Kami warga sudah damai. Kami bersaudara, satu kampung, satu dusun," kata Nur Tamam.

Masalahnya, tambah Tamam, jajaran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, malah mempermasalahkan perdamaian. Banyak alasan, salah satunya islah dianggap hanya rekayasa lantaran tidak melibatkan pemerintah. Selain tim A'la, kata dia, tidak ada yang menemui warga pascaperdamaian.

"Kepentingannya sudah kompleks, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Ingin dapat tanahlah (warga Syiah yang mengungsi)," kata Nur Tamam.

JK mengapresiasi jika islah memang sudah terjadi. Meski demikian, Ketua Umum PMI itu ingin mempelajari dulu bagaimana situasi yang sebenarnya.

"Gubernur (Jawa Timur)-lah mestinya (yang menindaklanjuti). Nanti saya bicara dengan Pak Karwo (Soekarwo)," kata JK di akhir pertemuan.

Baca juga:
Pemerintah Tak Dilibatkan, Menag Ragukan Islah di Sampang
Dipertanyakan, Mengapa Menteri Agama Curigai Islah di Sampang?




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X