Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Skenario, Partai Penguasa Minimal Juara Dua?

Kompas.com - 02/10/2013, 18:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, ada sebuah skenario besar yang akan mengupayakan partai berkuasa mendulang hasil positif di Pemilihan Umum 2014.

Hal itu berdasarkan kajian pribadi dan informasi yang diterimanya dari intelijen. "Kami mendengar bocoran dari intelijen, ada skenario, parpol berkuasa seminimal-minimalnya akan dibuat jadi juara dua," kata Hasto, dalam sebuah diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).

Hasto menuturkan, informasi yang ia sampaikan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan atas nama partainya. Ia menuntut intelijen membuktikan hal tersebut. Secara pribadi, informasi tersebut dianggapnya valid karena sesuai dengan realitas yang ada.

Contoh terbaru, ia menyinggung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Kerja sama Lemsaneg dengan KPU, kata Hasto, wajib dicurigai karena lembaga intelijen itu memiliki garis komando langsung kepada Presiden.

Kecurigaannya makin menjadi karena di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini masih berkuasa. "Tentu kecurigaan publik semakin jadi. Semua harus tahu, pemerintah berkuasa takut kalah, takut putra mahkota yang telah disiapkan kalah," ujarnya.

Selanjutnya, Hasto juga menyinggung tayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan oleh TVRI. Menurutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan di balik siaran tersebut yang menandakan praktik curang partai berkuasa telah sering dilakukan.

Tak sampai di situ, Hasto juga menyatakan bahwa ada dugaan Partai Demokrat telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2009. Dugaan modus kecurangan yang digunakan adalah penggelembungan suara, penggunaan dana APBN, dan ketidaknetralan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

Ketidaknetralan tampak jelas karena KPU tak memiliki data hasil penghitungan suara sampai tingkat TPS. Hasto menduga, semua data dihapus untuk menghilangkan jejak. Ia juga mengecam adanya komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat setelah partai tersebut memenangkan pemilu tahun sebelumnya.

"Pada 2009, rezim SBY memang melakukan itu (kecurangan), intelijen harusnya bisa membuktikan. Kerja sama Lemsaneg, penggelembungan DPT, kan semuanya bukan kebetulan, manipulasi semakin canggih," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com