Kompas.com - 26/09/2013, 09:46 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat meminta anggota-anggota Komisi III DPR yang menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi untuk bisa membedakan urusan politik dan pribadi. Pasalnya, Demokrat yakin bahwa perilaku Ruhut bisa berubah menjadi lebih baik setelah dipercaya menjabat Ketua Komisi.

“Di satu sisi, Ruhut mungkin punya karakter yang kurang bisa diterima oleh teman-teman Komisi III. Di sisi lain ada sebuah keputusan partai politik yang harus dihargai. Demokrat bukannya tidak melihat fenomena ini, namun karakter manusia bisa saja berubah sesuai tanggung jawab yang diemban. Siapa bilang Ruhut tidak bisa berubah?” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua dalam pesan singkat yang diterima, Kamis (26/9/2013).

Menurut Max, semua politisi di parlemen yang menjadi ketua komisi atau badan perlengkapan tidak perlu harus pernah menjadi pemimpin. Ia mengungkapkan, banyak ketua komisi atau alat kelengkapan badan yang tiba-tiba saja ditugaskan partainya untuk menjadi ketua. Politisi itu, sebut Max, tetap bisa menyesuaikan keadaannya.

Anggota Komisi I DPR ini juga meminta agar para anggota dari partai lain untuk menempatkan diri dan tidak lagi berdebat persoalan pribadi Ruhut.

Sebelumnya, pernyataan Ruhut soal “kumpul kebo” bersama istri pertamanya sempat diributkan anggota Komisi III. Ruhut juga sudah sempat diberikan sanksi larangan berbicara oleh Badan Kehormatan. Atas dasar itu, sejumlah anggota Komisi III kemudian menolak Ruhut menjadi Ketua Komisi III.

“Anggota-anggota DPR adalah para intelektual yang harus bisa memisahkan urusan pribadi dan tugas politik. Seyogianya Ruhut tetap menjadi ketua komisi III usulan Demokrat. Partai Demokrat dalam mendalami kinerja kadernya,” ungkap Max.

Mantan penyiar TVRI ini juga mengusulkan, untuk menjawab keraguan anggota Komisi III, komisi itu bisa saja bersepakat untuk memberikan waktu evaluasi kepada Ruhut selama tiga bulan.

Penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III diprotes oleh sejumlah fraksi seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap dalam memimpin komisi itu. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Sudding, bahkan mengancam untuk keluar dari Komisi III jika Ruhut tetap dilantik.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, mengatakan, Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III karena rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat.

Seusai memimpin jalannya lobi, Priyo kembali memimpin rapat yang ditunda selama beberapa menit. Ia menyampaikan bahwa suasana lobi fraksi jauh lebih dingin, berbanding terbalik dengan suasana dalam rapat. Priyo menyampaikan, selanjutnya ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengkaji ulang keputusan menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika.

Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.