Kompas.com - 18/09/2013, 14:13 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah lama tak lagi menjadi pejabat, mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo muncul di Kompleks Parlemen, Rabu (18/9/2013), dalam rangka mengikuti fit and proper test calon duta besar RI untuk Jerman. Ketika dimintai tanggapannya terhadap sejumlah penolakan terhadap pencalonannya tersebut, Foke menilai itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti saat ini.

"Siapa pun punya hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi, itu sah-sah saja. Yang menilai kapasitas yang diperlukan dalam konteks pengangkatan dubes ini pemerintah dan yang terhormat DPR RI," ujar Foke.

Salah satu penolakan datang dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua PPI Jerman Hartono Sugih dan Sekretaris Jenderal Wonny N R Utami tertanggal 16 September 2013 itu, PPI di Jerman meminta pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke sebagai duta besar RI untuk Jerman dipertimbangkan. Pasalnya, Foke dinilai tidak memenuhi kriteria yang layak untuk mengemban tugas sebagai dubes RI.

Namun, politisi Partai Demokrat itu tidak ambil pusing. Ketika tiba sekitar pukul 13.30 di DPR, Foke langsung dikerumuni wartawan. Tampak pula kerumunan sejumlah pemuda yang mengaku sebagai perwakilan pelajar di Jerman.

"Saya enggak akan mengomentari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan RDP ini. Beri saya kesempatan untuk menjawab, saya tidak akan tanggapi secara terbuka. Tapim saya tetap akan tanggapi misalnya ada surat dari PPI Jerman soal pendapat-pendapat tersebut," ujar Foke ketika ditanyakan soal alasannya menerima tawaran menjadi dubes dan adanya dugaan barter politik yang dilakukan.

Mantan orang nomor satu di Ibu Kota itu lalu menggambarkan penolakan-penolakan terhadap pencalonannya sama seperti Indonesia.

"Ada juga kelompok PPI di Jerman yang punya pendapat berbeda. Kebetulan ada perwakilan PPI Jerman di sini," ungkap Foke sambil menunjuk seorang pemuda yang berada di sekitarnya.

Tak pantas jadi representasi

Alasan penolakan PPI Jerman juga terkait kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman dipilih dan dicalonkan sebagai dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" tulis PPI Jerman.

Selain itu, PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. Sebagai Gubernur periode 2007-2012, PPI Jerman menilai, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta.

"Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," tulis PPI.

PPI juga mengingatkan, sebagai perwakilan resmi Indonesia, dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat. Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat bukan tugas Presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," tambah PPI Jerman.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Nasional
Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Nasional
Diabetes Hantui Masyarakat Indonesia, Menkes Minta Kurangi Minuman dan Makanan Berkadar Gula Tinggi

Diabetes Hantui Masyarakat Indonesia, Menkes Minta Kurangi Minuman dan Makanan Berkadar Gula Tinggi

Nasional
KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873

UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.