Kompas.com - 18/09/2013, 09:19 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (tengah), dan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Fuad Mansyur saat refleksi akhir tahun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011). KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (tengah), dan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Fuad Mansyur saat refleksi akhir tahun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusungan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden mulai "digoyang". Sebagian elemen di internal Partai Golkar meminta agar pencapresan Ical dievaluasi, mengingat elektabilitasnya yang stagnan. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menganggap, Ical merupakan "underdog" di antara sejumlah kandidat lain. Menurutnya, Ical tak akan mampu bersaing dengan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun kader PDI Perjuangan Joko Widodo, yang merajai sejumlah survei.

"Jika dilihat, sosok Ical ini bukan juara. Dia hanya underdog, sulit kalahkan Prabowo dan Jokowi. Ibarat bola gandul, saya selalu katakan pencapresan itu beban bagi partainya," ujar Yunarto, Selasa (17/9/2013).

Yunarto menilai, pendeklarasian Ical terlalu dini. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan kader Golkar lebih fokus pada urusan pemilihan presiden dibandingkan pemenangan pemilihan legislatif yang menentukan bisa tidaknya Golkar mengusung capres.

"Golkar pun sudah kehilangan marwah-nya sebagai partai yang berbasis kader karena ribut-ribut urusan Ical ini," katanya.

Riak yang terjadi di internal Golkar terkait pencalonan Ical dinilai Yunarto persoalan klasik yang bisa dihadapi partai ini. Meski demikian, ia yakin rapat pimpinan nasional pada Oktober 2013 mendatang tidak akan mengubah keputusan apa pun atas pencapresan Ical.

"Mungkin yang muncul dalam Rapimnas nanti hanya gerakan dinamis yang mempertanyakan soal nama ical. Momentum apakah Ical akan diganti atau tidak baru akan diketahui setelah keluar hasil pileg. Kalau ternyata suara Golkar tidak bagus, maka bisa jadi partai memunculkan nama lainnya untuk dimajukan sebagai capres," papar Yunarto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung juga mempertanyakan elektabilitas Ical yang tak merangkak naik secara signifikan. Akbar mengatakan, Ical hanya memiliki waktu sampai akhir Desember 2013 untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Pada Survei Litbang Kompas, Juni 2013, Ical menempati urutan ketiga di bawah Jokowi dan Prabowo. Elektabilitas Ical dalam berbagai survei lain pun rata-rata masih di bawah 10 persen. Hal ini tidak sebanding dengan elektabilitas Partai Golkar yang selalu berada di posisi puncak.

Akbar mengaku mendengar sejumlah ketidakpuasan dan kekhawatiran akan elektabilitas Ical yang tidak menjanjikan. Ia pun berharap agar pengurus daerah tingkat II Partai Golkar dilibatkan dalam forum rapimnas Oktober mendatang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X