Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK-Akbar Tandjung Dukung Wacana Evaluasi Ical

Kompas.com - 17/09/2013, 22:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden pada tahun depan terus menemui hadangan. Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, mendukung rencana evaluasi pencapresan tersebut.

Kalla menuturkan, evaluasi perlu dilakukan untuk mencari formula terbaik dalam mendongkrak elektabilitas Ical. Meski begitu, Kalla tak yakin Golkar akan mengusung calon presiden baru mengingat waktu pemilihan umum presiden (pilpres) telah semakin dekat.

"Ya, (evaluasi) tentu juga alasan yang baik. Tapi apakah waktunya masih sempat? Saya tidak tahu, kan perlu persiapan yang banyak," kata Kalla di sela-sela acara hari ulang tahun KAHMI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (17/9/2013) malam.

Saat ditanya lebih jauh, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini enggan memberi komentar. Menurutnya, pencapresan Ical merupakan wewenang Golkar dan dirinya merasa tak berhak berkomentar lantaran sudah tidak termasuk pengurus partai tersebut. "Itu urusan Golkar. Saya bukan pengurus Golkar lagi," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam sejumlah kesempatan, Akbar sering menyampaikan adanya wacana mengevaluasi kepemimpinan Ical dalam Rapimnas Golkar yang akan digelar pada Oktober nanti. Menurut Akbar, hasil evaluasi itu akan dijadikan bahan pemikiran dan diskusi di internal Golkar.

Akbar menuturkan, kader Golkar di daerah banyak yang mengeluhkan kepemimpinan Ical. Pasalnya, ada sejumlah janji yang tidak dipenuhi dan kemudian sering dikeluhkan oleh kader-kader tersebut. Di antara janji tersebut, kata Akbar, Ical pernah berjanji bahwa Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan bantuan berupa dana abadi kepada kader di daerah, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan.

Semua keluhan itu didengar Akbar saat dirinya bertemu dengan para kader di berbagai daerah. Keluhan-keluhan dari kader Golkar di daerah ini, kata Akbar, akhirnya menjadi sandungan dari internal partai saat Ical maju sebagai calon presiden pada periode 2014-2019.

Semua menjadi semakin runyam karena Ical juga tersandung kasus semburan lumpur Lapindo yang membuat elektabilitasnya stagnan. Di luar itu, Akbar juga mengkritisi hasil rapimnas sebelumnya yang memutuskan Ical sebagai calon presiden Golkar pada tahun depan.

Keputusan itu, kata Akbar, dapat dievaluasi karena diambil tanpa melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II tingkat kabupaten dan kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com