Mobil Murah, antara Menperin, Wali Kota Bogota, dan Jalan Tengah

Kompas.com - 17/09/2013, 07:55 WIB
Kemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESKemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Inti peraturan itu adalah dihapusnya pajak penjualan untuk mobil yang berkapasitas mesin maksimal 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar 1 liter untuk jarak tempuh minimal 20 kilometer.

Nama resmi untuk peraturan itu adalah peraturan tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Mobil yang memenuhi klasifikasi itu pun dilabeli "mobil murah ramah lingkungan" atau kerennya "low cost green car (LGCC)".

Sontak, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kecaman atau setidaknya kerut dahi datang dari kalangan pejabat negara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sampai ke masyarakat umum. Namun, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengklaim bahwa LGCC ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah.

Menurut Hidayat, tak ada salahnya jika rakyat ekonomi lemah punya mobil jenis ini. Ia pun sempat berseloroh, Indonesia sudah merdeka 68 tahun, kenapa rakyat miskin tak juga boleh beli mobil.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," imbuh Hidayat.

Sikap Wali Kota Bogota

Bila arti merdeka dan mungkin kemakmuran bagi Hidayat dalam 68 tahun kemerdekaan Indonesia adalah rakyat miskin mampu membeli mobil, maka barangkali Hidayat tak sempat membaca pernyataan yang jauh hari terlontar dari Bogota, ibu kota Kolombia. Pernyataan itu datang dari Enrique Penalosa, Wali Kota Bogota periode 1998-2001.

"Kota yang maju bukan dilihat dari kondisi bahwa orang miskin dapat membeli mobil, melainkan ketika orang kayanya menggunakan transportasi publik," lugas politisi Partai Hijau Kolombia ini. Di era kepemimpinan Penalosa pula-lah, sistem bus rapid transit (BRT) Trans Millenio dibangun.

Juga pada masa kepemimpinan Penalosa, pada setiap Minggu pagi, 120 kilometer jalan raya di Bogota ditutup untuk kendaraan bermotor. Pada hari itu, jalanan adalah untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan aktivitas selain kendaraan bermotor.

Jalan tengah

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, kebijakan LGCC bisa jadi bukan merupakan kebijakan yang mutlak salah. Misalnya bila ditinjau dari sisi industri, meningkatnya penjualan mobil menunjukkan adanya pertumbuhan industri otomotif nasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X