Mobil Murah, antara Menperin, Wali Kota Bogota, dan Jalan Tengah

Kompas.com - 17/09/2013, 07:55 WIB
Kemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESKemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Inti peraturan itu adalah dihapusnya pajak penjualan untuk mobil yang berkapasitas mesin maksimal 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar 1 liter untuk jarak tempuh minimal 20 kilometer.

Nama resmi untuk peraturan itu adalah peraturan tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Mobil yang memenuhi klasifikasi itu pun dilabeli "mobil murah ramah lingkungan" atau kerennya "low cost green car (LGCC)".

Sontak, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kecaman atau setidaknya kerut dahi datang dari kalangan pejabat negara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sampai ke masyarakat umum. Namun, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengklaim bahwa LGCC ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah.

Menurut Hidayat, tak ada salahnya jika rakyat ekonomi lemah punya mobil jenis ini. Ia pun sempat berseloroh, Indonesia sudah merdeka 68 tahun, kenapa rakyat miskin tak juga boleh beli mobil.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," imbuh Hidayat.

Sikap Wali Kota Bogota

Bila arti merdeka dan mungkin kemakmuran bagi Hidayat dalam 68 tahun kemerdekaan Indonesia adalah rakyat miskin mampu membeli mobil, maka barangkali Hidayat tak sempat membaca pernyataan yang jauh hari terlontar dari Bogota, ibu kota Kolombia. Pernyataan itu datang dari Enrique Penalosa, Wali Kota Bogota periode 1998-2001.

"Kota yang maju bukan dilihat dari kondisi bahwa orang miskin dapat membeli mobil, melainkan ketika orang kayanya menggunakan transportasi publik," lugas politisi Partai Hijau Kolombia ini. Di era kepemimpinan Penalosa pula-lah, sistem bus rapid transit (BRT) Trans Millenio dibangun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Juga pada masa kepemimpinan Penalosa, pada setiap Minggu pagi, 120 kilometer jalan raya di Bogota ditutup untuk kendaraan bermotor. Pada hari itu, jalanan adalah untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan aktivitas selain kendaraan bermotor.

Jalan tengah

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, kebijakan LGCC bisa jadi bukan merupakan kebijakan yang mutlak salah. Misalnya bila ditinjau dari sisi industri, meningkatnya penjualan mobil menunjukkan adanya pertumbuhan industri otomotif nasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.