Mobil Murah, antara Menperin, Wali Kota Bogota, dan Jalan Tengah

Kompas.com - 17/09/2013, 07:55 WIB
Kemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESKemacetan panjang saat jam pulang kerja terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/9/2013). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku khawatir dengan kebijakan mobil murah yang digagas oleh pemerintah pusat.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Inti peraturan itu adalah dihapusnya pajak penjualan untuk mobil yang berkapasitas mesin maksimal 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar 1 liter untuk jarak tempuh minimal 20 kilometer.

Nama resmi untuk peraturan itu adalah peraturan tentang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Mobil yang memenuhi klasifikasi itu pun dilabeli "mobil murah ramah lingkungan" atau kerennya "low cost green car (LGCC)".

Sontak, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kecaman atau setidaknya kerut dahi datang dari kalangan pejabat negara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sampai ke masyarakat umum. Namun, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengklaim bahwa LGCC ditujukan bagi kalangan menengah ke bawah.

Menurut Hidayat, tak ada salahnya jika rakyat ekonomi lemah punya mobil jenis ini. Ia pun sempat berseloroh, Indonesia sudah merdeka 68 tahun, kenapa rakyat miskin tak juga boleh beli mobil.

"Kasih tahu Pak Jokowi, ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah, rakyat yang mencintai dia juga. Harus diberikan kesempatan kepada rakyat kecil yang mencintai Pak Jokowi untuk bisa membeli mobil murah," imbuh Hidayat.

Sikap Wali Kota Bogota

Bila arti merdeka dan mungkin kemakmuran bagi Hidayat dalam 68 tahun kemerdekaan Indonesia adalah rakyat miskin mampu membeli mobil, maka barangkali Hidayat tak sempat membaca pernyataan yang jauh hari terlontar dari Bogota, ibu kota Kolombia. Pernyataan itu datang dari Enrique Penalosa, Wali Kota Bogota periode 1998-2001.

"Kota yang maju bukan dilihat dari kondisi bahwa orang miskin dapat membeli mobil, melainkan ketika orang kayanya menggunakan transportasi publik," lugas politisi Partai Hijau Kolombia ini. Di era kepemimpinan Penalosa pula-lah, sistem bus rapid transit (BRT) Trans Millenio dibangun.

Juga pada masa kepemimpinan Penalosa, pada setiap Minggu pagi, 120 kilometer jalan raya di Bogota ditutup untuk kendaraan bermotor. Pada hari itu, jalanan adalah untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan aktivitas selain kendaraan bermotor.

Jalan tengah

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, kebijakan LGCC bisa jadi bukan merupakan kebijakan yang mutlak salah. Misalnya bila ditinjau dari sisi industri, meningkatnya penjualan mobil menunjukkan adanya pertumbuhan industri otomotif nasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X