Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timur Pradopo Mundur karena Keinginan Pribadi?

Kompas.com - 16/09/2013, 18:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo diduga sengaja ingin melepas jabatannya karena keinginan pribadi bukan karena pensiun atau permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Trimedya menuturkan, informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya berasal dari internal Istana Kepresidenan sekitar satu bulan lalu. Menurut informasi yang diperoleh Trimedya, Timur Pradopo telah menyampaikan keinginannya mundur sebagai Kapolri sejak sekitar empat sampai enam bulan lalu.

"Isu pergantian Kapolri bukan dari Istana, bukan dari SBY, tapi dari keinginan saudara Kapolri sendiri. Benar atau tidak silakan, dijawab boleh, tidak dijawab boleh, empat mata juga boleh. Karena informasinya A1 juga," kata Trimedya dalam RDP bersama Kapolri.

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, dirinya sangat kecewa bila informasi yang diperolehnya ternyata benar. Pasalnya, Trimedya merupakan salah satu anggota Komisi III yang mendukung Timur menjadi Kapolri beberapa tahun silam.

"Saya agak kecewa kalau dia berhenti di tengah jalan. Sebenarnya boleh saja mundur, tapi kan tidak patut, dari pertama juga kan harusnya dia tahu beratnya tugas sebagai Kapolri," ujarnya.

Saat dikonfirmasi seusai rapat, Timur membantah informasi tersebut. Ia menyatakan pergantian Kapolri dilakukan sesuai kebutuhan karena dirinya akan segera masuk masa pensiun. "Oh tidak ada itu, (pergantian) ini kan karena kebutuhan," ucap Timur singkat.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014.

Komisi Kepolisian Nasional membuat penilaian rekam jejak terhadap sembilan perwira tinggi Polri yang dapat dicalonkan menjadi Kapolri. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, dan Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri Komjen Budi Gunawan.

Ada pula Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi (IT) Polri Irjen Anis Angkawijaya, Wakil Kabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Kepala Divisi Hukum (Divkum) Polri Irjen Anton Setiadi, Kepala Badan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Puji Hartanto, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop) Inspektur Jenderal (Irjen) Badrodin Haiti.

Irjen Badrodin Haiti telah naik pangkat menjadi Komjen setelah menggantikan Jenderal Oegroseno yang dilantik menjadi Wakapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com