Kompas.com - 13/09/2013, 14:42 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V, Saleh Husin, menilai, kebijakan mobil murah sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan ini justru akan membebani rakyat kecil akibat kemacetan yang akan ditimbulkan.

"Persoalan ini juga semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang berkantong tebal, dibandingkan masyarakat dengan keuangan pas-pasan," ujar Saleh saat dihubungi, Jumat (13/9/2013).

Menurut Saleh, kebijakan mobil murah ini tidak tepat dilakukan untuk kondisi kota seperti Jakarta yang sudah padat. Kemacetan Ibu Kota, kata Saleh, akan semakin parah dengan adanya kebijakan itu.

"Jadi, sebaiknya hal tersebut jangan dilakukan untuk Jakarta dan sekitarnya," kata politisi Partai Hanura ini.

Ia mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus membenahi transportasi umum yang memadai, nyaman, dan dengan harga terjangkau untuk semua rute. Dengan kebijakan ini, Saleh yakin, masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Jadi, bukan malah sebaliknya. Kami melihat pemerintah bergerak sendiri dengan ego sektoralnya yang menonjol daripada suatu kerja sama lintas sektor untuk permasalahan bersama. Jadi, tentu kami sepakat dengan Pemprov DKI yang keberatan untuk masalah ini," kata Saleh.

Awal Juni 2013, pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM. Kebijakan ini membuat produsen mobil bisa menekan harga jual menjadi lebih murah.

Namun, kebijakan ini mendapat tentangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi menilai kebijakan ini hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Jokowi pun sudah siap mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengantisipasi kemacetan, misalnya melalui pengadaan bus ukuran sedang, penerapan sistem jalan berbayar, dan penerapan pelat nomor ganjil dan genap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Nasional
Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Nasional
KPK Konfirmasi Dua Ajudan Ade Yasin soal Pertemuan dengan Kontraktor

KPK Konfirmasi Dua Ajudan Ade Yasin soal Pertemuan dengan Kontraktor

Nasional
Profil Umar Wirahadikusumah, dari Militer Jadi Wakil Presiden Ke-4 Indonesia

Profil Umar Wirahadikusumah, dari Militer Jadi Wakil Presiden Ke-4 Indonesia

Nasional
Jokowi: Asia Harus Berperan bagi Stabilitas, Perdamaian, dan Kemakmuran Global

Jokowi: Asia Harus Berperan bagi Stabilitas, Perdamaian, dan Kemakmuran Global

Nasional
Dubes RI untuk Swiss: Pencarian Anak Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Hari Ini

Dubes RI untuk Swiss: Pencarian Anak Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
Upaya Kementerian KP Ciptakan SDM Unggul dan Genjot Penerimaan Negara

Upaya Kementerian KP Ciptakan SDM Unggul dan Genjot Penerimaan Negara

Nasional
Kenangan Murid Buya Syafii Maarif: Sederhana dan Tak Minta Dihormati Berlebihan

Kenangan Murid Buya Syafii Maarif: Sederhana dan Tak Minta Dihormati Berlebihan

Nasional
ICW Ungkap Adanya Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, Salah Satunya oleh Oknum Partai

ICW Ungkap Adanya Pemotongan Dana Bantuan Pesantren, Salah Satunya oleh Oknum Partai

Nasional
Ahmad Syafii Maarif dan Pesan Tantangan untuk Indonesia: Sebuah Obituari

Ahmad Syafii Maarif dan Pesan Tantangan untuk Indonesia: Sebuah Obituari

Nasional
Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Nasional
Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.